KUNINGAN – Lintas 

Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., menghadiri sekaligus membuka Musyawarah Daerah (Musda) II Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Kuningan di Aula Serbaguna Desa Maniskidul, Kecamatan Jalaksana, Sabtu (4/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Rangga Apriatna, S.STP., M.AP., Ketua PABPDSI Jawa Barat Ibnu Katsir, M.Ag., Ketua PABPDSI Kabupaten Kuningan Drs. H. Yayat Apriatna, M.M., Ketua Dewan Penasehat PABPDSI Kabupaten Kuningan Dr. H. Toto Toharudin, M.Pd., M.H., unsur Forkopimda atau yang mewakili, Camat Jalaksana Asikin, S.IP., M.Si., Kepala Desa Maniskidul Maman Sadiman, serta peserta Musda II PABPDSI se-Kabupaten Kuningan.

Musda yang mengusung tema “Musda Kedua PABPDSI sebagai Momentum Evaluasi, Konsolidasi, dan Regenerasi Kepemimpinan Organisasi yang Lebih Berkualitas” menjadi forum tertinggi organisasi dalam mengevaluasi perjalanan kepengurusan sekaligus menentukan arah dan kepemimpinan PABPDSI Kabupaten Kuningan untuk periode selanjutnya.

Dalam sambutannya, Bupati Dian menegaskan bahwa Musda tidak boleh dimaknai hanya sebagai forum memilih ketua baru, melainkan menjadi ruang evaluasi organisasi terhadap berbagai program yang telah dijalankan.

“Musda bukan hanya soal siapa yang menjadi ketua. Yang paling penting adalah mengevaluasi program, melihat mana yang berhasil, mana yang perlu diperbaiki sehingga organisasi semakin bermanfaat bagi anggotanya dan masyarakat,” tegasnya.

Bupati mengapresiasi dedikasi pengurus PABPDSI Kabupaten Kuningan yang dinilai konsisten memperjuangkan kepentingan anggota BPD melalui berbagai program peningkatan kapasitas, pembentukan kepengurusan di tingkat kecamatan, hingga membangun komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah.

Menurutnya, organisasi yang kuat adalah organisasi yang berani melakukan evaluasi secara jujur, mampu membangun jejaring, serta menjaga komunikasi yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan.

Bupati juga menekankan pentingnya hubungan kemitraan yang seimbang antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa. Menurutnya, BPD memiliki fungsi strategis sebagai mitra kepala desa dalam menjalankan pemerintahan sekaligus menjadi penyalur aspirasi masyarakat.

“Harmonis bukan berarti selalu sepakat. Ketika ada kebijakan yang kurang tepat, BPD harus berani menyampaikan kritik yang objektif dan konstruktif berdasarkan aspirasi masyarakat. Itulah fungsi kemitraan yang sesungguhnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut membagikan pengalamannya mengikuti forum kepala daerah tingkat nasional yang membahas penguatan otonomi daerah. Ia menilai kebijakan pemerintah pusat perlu mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah agar pembangunan berjalan lebih efektif.

Bupati juga memaparkan berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam membuka jejaring dengan pemerintah pusat, kementerian, dan DPR RI sehingga berhasil memperoleh dukungan anggaran pembangunan, di antaranya pembangunan Jalan Lingkar Selatan, program peningkatan jalan desa, hingga perbaikan puluhan ruas jalan kabupaten.

Menurutnya, kemampuan membangun jejaring menjadi salah satu kunci percepatan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah.

“Pemimpin hari ini harus pandai membuka jejaring. Tidak hanya bupati, tetapi juga kepala dinas, kepala desa, hingga organisasi seperti PABPDSI harus mampu membangun komunikasi dan kolaborasi agar peluang pembangunan semakin terbuka,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh anggota BPD untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah desa yang mampu mengawal kebijakan secara objektif, kritis, dan konstruktif demi kemajuan desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menutup sambutannya, Bupati berharap Musda II mampu melahirkan kepemimpinan yang amanah, visioner, dan mampu memperkuat peran PABPDSI sebagai organisasi yang semakin solid serta memberi manfaat nyata bagi seluruh anggota BPD di Kabupaten Kuningan.

Sementara itu, Ketua Panitia Musda II PABPDSI Kabupaten Kuningan, Ajat, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Musda merupakan amanah organisasi sekaligus forum musyawarah tertinggi di tingkat kabupaten yang memiliki nilai strategis bagi keberlangsungan PABPDSI.

Menurutnya, PABPDSI hadir bukan sekadar organisasi formal, tetapi menjadi rumah besar perjuangan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam memperkuat komunikasi, koordinasi, solidaritas, serta memperjuangkan peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, perlindungan tugas dan fungsi, hingga kesejahteraan anggota BPD.

“Melalui Musda II ini kami berharap lahir gagasan-gagasan besar, keputusan strategis, dan kepemimpinan organisasi yang mampu membawa PABPDSI Kabupaten Kuningan semakin maju, solid, berwibawa, serta benar-benar menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan anggota BPD,” ujarnya.

Ajat menjelaskan, Musda II mengagendakan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode 2021–2026, penyusunan program kerja organisasi periode berikutnya, perumusan rekomendasi strategis, serta pemilihan formatur kepengurusan baru.

Kegiatan tersebut diikuti unsur pengurus daerah, pengurus kecamatan, perwakilan anggota BPD se-Kabupaten Kuningan, serta tamu undangan dari berbagai unsur. Dari 32 kecamatan di Kabupaten Kuningan, sebanyak 27 pengurus kecamatan hadir sehingga pelaksanaan Musda dinyatakan memenuhi kuorum.

Di akhir laporannya, Ajat menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan, jajaran pengurus PABPDSI, seluruh panitia pelaksana, anggota BPD, serta Pemerintah Desa Maniskidul yang telah memberikan dukungan sehingga Musda II dapat terselenggara dengan baik. Ia berharap forum tersebut menghasilkan keputusan terbaik yang semakin memperkuat eksistensi PABPDSI dalam mendukung kemajuan pemerintahan desa di Kabupaten Kuningan 

(Mulyono)

Kuningan-Lintas Nasional

Puluhan perangkat Desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kuningan berangkat ke Jakarta. 

Bukan untuk pelesiran, tetapi untuk menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PPDI tahun 2026 di Jakarta pada Rabu (17/6/2026) kemarin.

Ketua PPDI Kabupaten Kuningan, Ade Sudiman, yang dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan, rakernas PPDI tahun 2026 ini mengasilkan beberapa rekomendasi PPDI yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat, khususnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; serta Badan Kepegawaian Negara.

Kejelasan status perangkat desa salah satu yang menjadi sorotan. 

Berikut Rekomendasi Rapat Kerja Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Umum PPDI Sarjoko SH MIP dan Sekretaris Jenderal Muhammad Nuh, S.E.

Dengan ini Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), sebagai bentuk representasi dan guna memperjelas status kepegawaian Perangkat Desa berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional, merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam rangka memperjelas status kepegawaian Perangkat Desa, Persatuan Perangkat Desa Indonesia mengusulkan agar Perangkat Desa tercatat dalam Badan Kepegawaian Negara sebagai Pegawai Aparatur Pemerintah Desa.

Mendesak kepada Pemerintah melalui kementerian terkait dan Pemerintah Daerah agar segera menyelesaikan permasalahan keterlambatan Penghasilan Tetap Perangkat Desa yang terjadi di beberapa daerah.

Jaminan kesehatan tetap diberikan kepada Perangkat Desa yang sudah purna.

Mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi adanya beasiswa khusus bagi anak-anak Perangkat Desa yang kuliah di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

Mengusulkan agar dimasukkannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ketentuan mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) dan Penghasilan Tetap ke-13 bagi Perangkat Desa.

Demikian rekomendasi ini dibuat bersama untuk menjadi perhatian dan dasar kerja sama dari semua pihak.

Ketua PPDI Kuningan Ade Sudiman, pada kuninganmass.com mengaku perjuangan masih berlanjut. Selain Rakernas PPDI yang menghasilkan rekomendasi untuk pemerintah, beberapa perwakilan PPDI Pusat dan Provinsi, termasuk Ketua PPDI Kuningan, akan bersilaturahmi ke tokoh nasional, Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

“Lanjut ke Solo Jawa Tengah meneruskan hasil Rakernas, bersilaturahmi ke rumah tokoh nasional Presiden Ri Ke 7 Bp Ir Joko Widodo sekaligus bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka,” ucapnya. 

(Mulyono)

Kuningan - Lintas Nasional

Orientasi Anggota Baru (OAB) angkatan ke 32 Ikatan Mahasiswa Kuningan (IMK) Wilayah Cirebon yang diikuti sebanyak 30 peserta hari ini, Minggu (14/6/2026) bertempat di Aula Kopi Lendot Jl. Pakuwon, Desa Sadamantra – Kuningan ditutup Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani, SH. M.Kn.

Dalam sambutannya Wabup Tuti menyampaikan apresiasi kepada IMK yang telah menyelenggarakan OAB dan selamat kepada para peserta.

“OAB bukan hanya sekedar kegiatan seremonial melainkan sebagai bagian dari proses pembentukan karakter, penanaman nilai kebersamaan, dan penguatan identitas sebagai mahasiswa, ” ujarnya.

Menurutnya, menjadi mahasiswa tidak cukup pintar diruang kelas. Organisasi kemahasiswaan IMK merupakan wadah yang sangat baik untuk melatih kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim serta kepekaan sosial.

Lebih lanjut, Wabup Tuti menegaskan sebagai mahasiswa tugas utama saudara adalah menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh.

“Kampus adalah tempat menempa kemampuan intelektual, memperluas wawasan dan membangun kompetensi yang kelak akan menjadi bekal dalam mengabdi kepada masyarakat”, tandasnya.

Wabup Tuti Berpesan agar ilmu, pengalaman, dan nilai-nilai yang diperoleh selama OAB menjadi bekal untuk menjadi manusia unggul, berdaya saing, dan memiliki kepedulian terhadap daerah serta bangsa.

Sementara itu dalam laporannya Ketua Umum IMK Wilayah Cirebon Muhammad Wirya Nur. F. Menjelaskan orientasi ini merupakan gerbang awal didalam proses berorganisasi bersama organisasi primordial yang merupakan wadah bagi mahasiswa mengembangkan kapasitas diri.

Menurutnya, setelah 3 hari 2 malam peserta digembleng dan bina baik materi, teoritis dan praktis, OAB ini diharapkan bisa bermanfaat dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi semangat api perjuangan para mahasiswa dalam menimba ilmu untuk menjadi leader dimasa depan dan bisa bersinergi dengan pemerintah daerah.

“Jadilah agent of change, tugas pokok mahasiswa itu belajar di kampus menimba ilmu setelah belajar kawan-kawan jadi utusan-utusan untuk ikut serta memajukan Kabupaten Kuningan,”. Pungkasnya

(Mulyono)

Kuningan - Lintas Jabar 

Menjelang Idul Fitri 1447 H, Bupati Kuningan didampingi Wabup, Unsur Muspida dan Kepala Perangkat Daerah melakukan monitoring memastikan kesiapan infrastruktur jalan sekaligus stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, Kamis (19/3/2026).

Rombongan berangakat dari Pendopo dengan mengendarai sepeda motor, masuk ke Tugu Sejati, Tugu Ikan Sampora ke Posko Angkutan Lebaran BPTD Kelas I Jawa Barat, Pasar Cilimus, Toserba Fajar Jalaksana hingga Terminal Tipe A Kertawangunan.

Bupati Kuningan Dr. H..Dian Rachmat Yanuar, M.Si mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan kesiapan menyeluruh, khususnya terkait kelancaran arus mudik dan kondisi harga bahan pokok di masyarakat.

“Hari ini kami bersama Forkopimda mengecek kesiapan Lebaran. Melihat langsung kondisi di lapangan, termasuk arus mudik yang mulai mengalami peningkatan,” ujarnya.

Selain memantau lalu lintas, rombongan juga melakukan pengecekan harga kebutuhan pokok di Pasar Cilimus. Dari hasil monitoring, terdapat kenaikan pada sejumlah komoditas, terutama cabai, daging ayam, dan daging sapi.

“Memang ada kenaikan, terutama cabai dan daging, sekitar 10-15 persen, seperti harga daging sapi yang biasanya di hari biasa Rp 150 ribu, sekarang mencapai Rp. 170 ribu, daging Ayam Rp. 44 ribu dan cabai rawit tembus harga Rp. 45 ribu,” sebutnya.

Untuk menjaga stabilitas harga, Pemkab Kuningan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya melalui program Gerakan Pangan Murah, Operasi Pangan Murah, serta Operasi Pasar Murah yang dinilai efektif menekan laju inflasi.

Bupati juga menuturkan, pentingnya sinergitas lintas sektor dalam menghadapi momentum Lebaran. “Persiapan Lebaran ini menyangkut banyak hal, mulai dari lalu lintas, sembako hingga wisata. Maka kita hadir bersama Forkopimda untuk memastikan semuanya aman dan lancar,” katanya.

Selain itu, Bupati juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying). “Stok aman, pasokan lancar, harga masih terjangkau, dan distribusi juga tidak ada kendala,” katanya.

Tampak pasar begitu ramai bahkan berjubel, sibuk pedagang dan penjual melakukan transaksi. Salah seorang pedagang di Pasar Cilimus, Uti (30) penjual sayuran yang sudah berlangsung 5 tahun ini, mengaku bahwa ada kenaikan cabe rawit mencapai Rp 45 ribu dan tomat Rp 30 ribu.

“Alhamdulillah pembeli rame, untuk stok sayuran masih aman. Masalah harga biasa kalau menjalang lebaran ada kenaikan, tapi stabil,” ungkapnya.

Hadir juga turut monitoring Ketua DPRD, Kapolres, Perwakilan Dandim 0615 Kuningan, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Sekda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, serta para kepala Perangkat Daerah.

(Mulyono)