 |
| Seorang Mahasiswa Sédang Berorasi Dibawah Guyuran Hujan |
Kuningan - FAKTA BIROKRASI
Aksi unjuk rasa aliansi Mahasiswa Kuningan, ternyata dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan. Para peserta demo tersebut berjumlah lebih dari 1000 orang.
Selain dari buntut meninggalnya seorang ojek online saat melakukan aksi Demo di Jakarta, aksi demo juga dipicu oleh ketidakpuasan atas kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang pendapatan per bulannya Rp104 juta, tapi malah mempertontonkan tindakan yang tidak terpuji seperto berjoget-joget dan yang lainnya. sementara masyarakat di bawah sedang dalam sangat kesulitan ekonomi. Hal ini tentunya sangat menyakiti hati rakyat.
Pendapatan masing-masing anggota DPRD Kuningan pun tidak kalah pantastis karena rata-rata mencapai Rp50 juta per bulannya. Jumlah tersebut didapat dari 9 item tunjangan.
Minggu,31 Agustus 2025, sekitar pukul 14.00 WIB, para peserta unjuk rasa tersebut kumpul di Pandapa Paramartha kompleks Stadion Mashud Wisnusaputra Kuningan. Mereka berpakaian warna hitam dan ada juha mahasiswa yang mengenakan jas almamater kampus. Setelah dinyatakan siap, mereka bergerak menuju gedung DPRD Kuningan.
Hal Yang Menjadi Tuntutan Peserta Unjuk Rasa
Selain isu nasional, para peserta unjuk rasa di Kuningan juga mempersoalkan isu-isu krusial yang selama ini terjadi di Kabupaten Kuningan.
Mereka mempersoalkan beberapa hal. Diantaranya permasalahan ketidakjelasan hasil pelaksanaan open bidding melalui seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yakni jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuningan.
Seleksi yang diketuai oleh kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat konon menggunakan anggaran yang mencapai ratusan juta rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024.
Hasilnya open biding tersebut telah ditetapkan 3 besar terbaik versi tim seleksi (Timsel) pada tanggal 31 Oktober 2024 lalu.
Ironisnya, sampai saat ini tidak ada kejelasan. Sementara kondisi keuangan daerah tidak sedang tidak baik-baik saja bahkan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara (ASN TPP) dipangkas 20 persen, anggaran program pembangunan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diefesiensi serta hal lainnya.
Dalam keadan seperti ini, Pemda Kuningan malah berencana menggelar ulang open bidding dengan anggaran dari APBD pula.
Hal lain yang menjadi alasan unjuk rasa adalah persoalan penanaman kelapa sawit karena ditenggarai masih marak di sejumlah desa dan kecamatan. Selain itu, permasalahan penerangan jalan umum (PJU).
Evaluasi kinerja DPRD Kuningan yang tidak optimal karena diduga terlalu memprioritaskan kepentingan pribadi seperti ikutserta dalam proyek Makanan Bergizi Gratis (MBG), juga menjadi pemicu unjuk rasa.
 |
| Uus Yusuf, SE, Anngota Fraksi PPP, Sedang Menghadapi Pesrte Unjuk Rasa |
Hanya Diterima 20 Orang Anggota DPRD
Sementara itu, ribuan mahasiswa dan warga hanya diterima oleh sekitar di bawah 20 orang dari jumlah 50 anggota dewan. Padahal Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy telah melayangkan surat kepada seluruh pimpinan dan anggota untuk hadir menerima aspirasi tersebut. Pendemo dan anggota dewan serta aparat TNI dan kepolisian yang menjaga ketat hujan-hujanan di lokasi hingga berjam-jam.
Aksi unjuk rasa tersebut nyaris ricuh karena lemparan botol air mineral melayang ke area anggota dewan dan aparat keamanan sehingga para anggota dewan kembali masuk ke gedung setempat. Namun dengan kesigapan aparat, massa dapat terkendali.
Poin-poin tuntutan pengunjuk rasa, meliputi: Menuntut DPR RI untuk selalu mendengar aspirasi masyarakat dan segera menyelesaikan segala permasalahan yang tejadi di masyarakat. Menuntut agar tunjangan DPR RI batal dinaikan dan anggaran negara dialihkan kepada kesejahteraan rakyat. Menuntut agar anggota kepolisian yang diduga menghilangkan nyawa masyarakat sipil dihukum dengan seadil-adilnya dan hak-hak korban terpenuhi. Mengutuk segala tindakan refresif dan brutalitas yang dilakukan oleh anggota kepolisian.
Menuntut agar DPRD Kuningan selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat dan menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kuningan. Mendesak DPRD agar menghentikan penanaman sawit di Kabupaten Kuningan dan menindak tegas pelaku pelanggaran konstitusi.
Mendesak DPRD agar fokus mengawal kasus dugaan penyelewengan anggaran program PJU Kuningan Caang. Mendesak DPRD agar memanggil Eksekutif perihal open bidding sekda yang gagal padahal telah menghabiskan anggaran Rp500 juta secara cuma-Cuma.
Mendesak DPRD agar fokus bekerja demi kepentingan masyarakat, hentikan proyeksi MBG yang dikelola oleh anggota DPRD Kuningan.
****
Tidak ada komentar: