KUNINGAN – Lintas

 Pemkab Kuningan mematangkan persiapan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-528 Kuningan. Evaluasi akhir dilakukan untuk memastikan seluruh agenda berjalan optimal, meriah, menghibur, edukatif, sekaligus memperkuat nilai-nilai budaya daerah.

Rapat evaluasi digelar di Ruang Rapat Sang Adipati, Lantai 2 Gedung, Kamis (13/8/2026). Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan U. Kusmana, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Panitia Hari Jadi ke-528 Kuningan.

U. Kusmana mengatakan, rapat evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan kesiapan seluruh rangkaian kegiatan. Ia mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat Kabupaten Kuningan untuk turut berpartisipasi memeriahkan berbagai kegiatan yang telah disiapkan.

“Seluruh ASN dan masyarakat diharapkan dapat ikut serta dan memeriahkan seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI dan Hari Jadi ke-528 Kuningan,” ungkapnya.

Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan dikemas secara gebyar, meriah, menghibur dan mengedukasi, sekaligus mengangkat nilai-nilai budaya. Dengan demikian, peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kuningan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi dapat dirasakan manfaat dan kemeriahannya oleh masyarakat.

“Harapannya seluruh rangkaian kegiatan dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kuningan,” tegasnya.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan, seluruh perangkat daerah diminta hadir dalam setiap rangkaian acara. Kehadiran tersebut penting untuk memperkuat koordinasi sekaligus memastikan setiap agenda berjalan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

U. Kusmana juga mendorong keterlibatan aparatur desa dan masyarakat dalam sejumlah agenda yang dapat diikuti bersama. Salah satunya dengan memfasilitasi masyarakat menyaksikan live streaming Sidang Paripurna Hari Jadi Kuningan maupun pidato Presiden Republik Indonesia melalui balai desa.

Sementara itu, rangkaian HUT ke-81 RI akan memasuki sejumlah agenda utama pada 14 hingga 17 Agustus 2026. Di antaranya penyampaian pidato Presiden RI, pengukuhan Paskibraka, Taptu, Apel Kehormatan dan Renungan Suci, upacara pemberian remisi, upacara peringatan detik-detik Proklamasi, hingga upacara penurunan bendera.

Adapun rangkaian Hari Jadi ke-528 Kuningan berlangsung hingga September dengan berbagai agenda. Mulai dari Bupati Cup yang masih berlangsung, Gema SAUMIMA, Maulid Nabi dan Haul Syekh Maulana Akbar, ziarah makam, Sidang Paripurna, Ciremai Coffee Culture, khitan massal, Seba Sapton dan Babarit, Melesat Run 5K, Bupati Saba Lembur, hingga Karnaval Budaya yang akan digelar pada Minggu pagi, 13 September 2026.

Karnaval Budaya diharapkan menjadi salah satu agenda yang tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ruang edukasi dan apresiasi terhadap kekayaan seni serta budaya Kuningan

Rapat evaluasi turut dihadiri unsur TNI-Polri, perangkat daerah, Sekretariat DPRD, organisasi olahraga, Dewan Kebudayaan, PDAU, serta berbagai pihak yang terlibat dalam menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan.

U. Kusmana menuturkan, kesiapan teknis, kolaborasi lintas sektor, dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar peringatan HUT ke-81 RI dan Hari Jadi ke-528 Kuningan berlangsung sukses.

“Melalui kolaborasi semua pihak, kita berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung meriah, menghibur, edukatif, sekaligus semakin memperkuat nilai-nilai budaya daerah,” pungkasnya.

(Mulyono)

Kuningan-Lintas

 Jajaran TNI turun langsung memperkuat upaya pemadaman kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Rabu (12/8/2026).

Dukungan TNI menjadi salah satu kekuatan penting dalam penanganan kebakaran yang sejak pukul 03.00 WIB melanda area TPA seluas sekitar 3 hektare tersebut.

Kodim 0615/Kuningan mengerahkan satu unit kendaraan pemadam kebakaran ke lokasi. Tak hanya itu, Yonif TP 839/Satria Abyakta turut bergerak dengan menurunkan dua unit kendaraan pemadam untuk membantu petugas menangani kobaran api.

Tambahan armada dari jajaran TNI tersebut memperkuat upaya pemadaman di tengah keterbatasan sarana yang tersedia di lokasi. Sebelumnya, petugas hanya didukung tiga unit kendaraan pemadam kebakaran.

Kehadiran personel dan armada TNI juga mempercepat penanganan di lapangan. Babinsa Koramil 1511/Jalaksana bersama warga sebelumnya telah melakukan upaya awal setelah menerima laporan kebakaran.

Kebakaran TPA menjadi tantangan tersendiri karena api tidak hanya membakar permukaan tumpukan sampah, tetapi juga berpotensi merambat ke bagian dalam. Kondisi kemarau turut membuat proses pemadaman membutuhkan waktu dan penanganan ekstra.

Hingga pukul 15.00 WIB, personel gabungan masih melakukan penyiraman dan pendinginan untuk memastikan titik-titik api benar-benar padam. Petugas juga terus mengantisipasi munculnya kembali api dari dalam tumpukan sampah.

Sinergi antara TNI, petugas pemadam kebakaran, Babinsa, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menangani kebakaran tersebut. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Jalaksana.

(Mulyono)

Kuningan - Lintas Nasional

Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., menghadiri peringatan Dies Natalis ke-70 SMP Negeri 1 Cilimus, Kamis (6/8/2026). Momentum tersebut menjadi ajang refleksi sekaligus penguatan komitmen untuk terus menghadirkan pendidikan yang unggul, inovatif, dan berkarakter.

Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala SMPN 1 Cilimus, Ida Nurhaida, M.Pd., yang mengungkapkan rasa bangga atas kehadiran Bupati. Menurutnya, sejak menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Daerah, hingga kini menjadi Bupati, Dian Rachmat Yanuar selalu memberikan perhatian dan dukungan terhadap kemajuan SMPN 1 Cilimus.

Ia menyampaikan, sekolah yang berdiri sejak 16 Juli 1954 tersebut terus mencatatkan berbagai prestasi, mulai dari keberhasilan siswa memecahkan rekor nasional cabang atletik lompat tinggi, prestasi O2SN tingkat provinsi, juara lomba dongeng tingkat Ciayumajakuning, hingga capaian nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) tertinggi di Kabupaten Kuningan. Selain itu, SMPN 1 Cilimus juga berhasil meraih BOS Kinerja atas kemajuan sekolah.

Di bidang pembentukan karakter, sekolah menerapkan berbagai program seperti murajaah surat pendek setiap pergantian jam pelajaran, pembacaan Asmaul Husna sebagai bagian dari syarat kelulusan, hingga penerapan kontrak perilaku positif yang mengedepankan pembinaan dibanding hukuman. Sementara dari sisi sarana, sekolah telah mengembangkan pembelajaran berbasis digital melalui laboratorium komputer, TV Merah Putih, podcast, dan mini teater.

Dalam sambutannya, Bupati Dian Rachmat Yanuar mengapresiasi dedikasi seluruh keluarga besar SMPN 1 Cilimus yang selama tujuh dekade konsisten berkontribusi mencetak sumber daya manusia berkualitas.

“Usia 70 tahun adalah usia platinum. Ini menggambarkan kematangan, dedikasi, dan kontribusi panjang SMP Negeri 1 Cilimus dalam dunia pendidikan. Sekolah ini telah melahirkan banyak alumni yang sukses di berbagai bidang dan itu menjadi kebanggaan Kabupaten Kuningan,” ujarnya.

Bupati menilai keberhasilan sekolah tidak lepas dari kepemimpinan yang berani keluar dari zona nyaman serta terus menghadirkan inovasi.

“Saya melihat SMP Negeri 1 Cilimus selalu berani melakukan terobosan. Kepala sekolah dan guru-gurunya memiliki semangat untuk terus berkembang. Inilah yang harus menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lainnya,” katanya.

Bupati juga menekankan bahwa kunci utama dalam menjalankan profesi adalah mencintai pekerjaan yang diemban.

“Kalau kita mencintai pekerjaan, maka kreativitas dan inovasi akan lahir dengan sendirinya. Kita akan menikmati setiap proses dan terdorong memberikan yang terbaik bagi institusi yang kita banggakan,” tegasnya

Selain itu, Bupati mengajak seluruh alumni untuk terus menjaga kepedulian terhadap almamater serta memperkuat jejaring kolaborasi antara sekolah, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

“Keberhasilan sebuah sekolah tidak bisa dibangun sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan jejaring yang kuat. Saya mengapresiasi ikatan alumni SMP Negeri 1 Cilimus yang terus memberikan dukungan nyata bagi kemajuan sekolah,” ungkapnya.

Kepada para siswa, Bupati berpesan agar tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga membangun karakter, akhlak, serta keterampilan.

“Pendidikan bukan hanya soal kecerdasan intelektual. Yang tidak kalah penting adalah kecerdasan spiritual, sosial, emosional, dan karakter. Anak-anak yang sukses adalah mereka yang memiliki keseimbangan antara ilmu pengetahuan, keterampilan, dan akhlak yang baik,” pesannya.

Mengakhiri sambutannya, Bupati berharap Dies Natalis ke-70 menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen seluruh keluarga besar SMPN 1 Cilimus untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan.

“Selamat ulang tahun ke-70 SMP Negeri 1 Cilimus. Teruslah menjadi sekolah yang unggul, inovatif, dan mampu mencetak generasi emas menuju Kuningan Melesat,” pungkasnya.

KUNINGAN – Lintas 

Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., menghadiri sekaligus membuka Musyawarah Daerah (Musda) II Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Kuningan di Aula Serbaguna Desa Maniskidul, Kecamatan Jalaksana, Sabtu (4/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Rangga Apriatna, S.STP., M.AP., Ketua PABPDSI Jawa Barat Ibnu Katsir, M.Ag., Ketua PABPDSI Kabupaten Kuningan Drs. H. Yayat Apriatna, M.M., Ketua Dewan Penasehat PABPDSI Kabupaten Kuningan Dr. H. Toto Toharudin, M.Pd., M.H., unsur Forkopimda atau yang mewakili, Camat Jalaksana Asikin, S.IP., M.Si., Kepala Desa Maniskidul Maman Sadiman, serta peserta Musda II PABPDSI se-Kabupaten Kuningan.

Musda yang mengusung tema “Musda Kedua PABPDSI sebagai Momentum Evaluasi, Konsolidasi, dan Regenerasi Kepemimpinan Organisasi yang Lebih Berkualitas” menjadi forum tertinggi organisasi dalam mengevaluasi perjalanan kepengurusan sekaligus menentukan arah dan kepemimpinan PABPDSI Kabupaten Kuningan untuk periode selanjutnya.

Dalam sambutannya, Bupati Dian menegaskan bahwa Musda tidak boleh dimaknai hanya sebagai forum memilih ketua baru, melainkan menjadi ruang evaluasi organisasi terhadap berbagai program yang telah dijalankan.

“Musda bukan hanya soal siapa yang menjadi ketua. Yang paling penting adalah mengevaluasi program, melihat mana yang berhasil, mana yang perlu diperbaiki sehingga organisasi semakin bermanfaat bagi anggotanya dan masyarakat,” tegasnya.

Bupati mengapresiasi dedikasi pengurus PABPDSI Kabupaten Kuningan yang dinilai konsisten memperjuangkan kepentingan anggota BPD melalui berbagai program peningkatan kapasitas, pembentukan kepengurusan di tingkat kecamatan, hingga membangun komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah.

Menurutnya, organisasi yang kuat adalah organisasi yang berani melakukan evaluasi secara jujur, mampu membangun jejaring, serta menjaga komunikasi yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan.

Bupati juga menekankan pentingnya hubungan kemitraan yang seimbang antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa. Menurutnya, BPD memiliki fungsi strategis sebagai mitra kepala desa dalam menjalankan pemerintahan sekaligus menjadi penyalur aspirasi masyarakat.

“Harmonis bukan berarti selalu sepakat. Ketika ada kebijakan yang kurang tepat, BPD harus berani menyampaikan kritik yang objektif dan konstruktif berdasarkan aspirasi masyarakat. Itulah fungsi kemitraan yang sesungguhnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut membagikan pengalamannya mengikuti forum kepala daerah tingkat nasional yang membahas penguatan otonomi daerah. Ia menilai kebijakan pemerintah pusat perlu mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah agar pembangunan berjalan lebih efektif.

Bupati juga memaparkan berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam membuka jejaring dengan pemerintah pusat, kementerian, dan DPR RI sehingga berhasil memperoleh dukungan anggaran pembangunan, di antaranya pembangunan Jalan Lingkar Selatan, program peningkatan jalan desa, hingga perbaikan puluhan ruas jalan kabupaten.

Menurutnya, kemampuan membangun jejaring menjadi salah satu kunci percepatan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah.

“Pemimpin hari ini harus pandai membuka jejaring. Tidak hanya bupati, tetapi juga kepala dinas, kepala desa, hingga organisasi seperti PABPDSI harus mampu membangun komunikasi dan kolaborasi agar peluang pembangunan semakin terbuka,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh anggota BPD untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah desa yang mampu mengawal kebijakan secara objektif, kritis, dan konstruktif demi kemajuan desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menutup sambutannya, Bupati berharap Musda II mampu melahirkan kepemimpinan yang amanah, visioner, dan mampu memperkuat peran PABPDSI sebagai organisasi yang semakin solid serta memberi manfaat nyata bagi seluruh anggota BPD di Kabupaten Kuningan.

Sementara itu, Ketua Panitia Musda II PABPDSI Kabupaten Kuningan, Ajat, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Musda merupakan amanah organisasi sekaligus forum musyawarah tertinggi di tingkat kabupaten yang memiliki nilai strategis bagi keberlangsungan PABPDSI.

Menurutnya, PABPDSI hadir bukan sekadar organisasi formal, tetapi menjadi rumah besar perjuangan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam memperkuat komunikasi, koordinasi, solidaritas, serta memperjuangkan peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, perlindungan tugas dan fungsi, hingga kesejahteraan anggota BPD.

“Melalui Musda II ini kami berharap lahir gagasan-gagasan besar, keputusan strategis, dan kepemimpinan organisasi yang mampu membawa PABPDSI Kabupaten Kuningan semakin maju, solid, berwibawa, serta benar-benar menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan anggota BPD,” ujarnya.

Ajat menjelaskan, Musda II mengagendakan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode 2021–2026, penyusunan program kerja organisasi periode berikutnya, perumusan rekomendasi strategis, serta pemilihan formatur kepengurusan baru.

Kegiatan tersebut diikuti unsur pengurus daerah, pengurus kecamatan, perwakilan anggota BPD se-Kabupaten Kuningan, serta tamu undangan dari berbagai unsur. Dari 32 kecamatan di Kabupaten Kuningan, sebanyak 27 pengurus kecamatan hadir sehingga pelaksanaan Musda dinyatakan memenuhi kuorum.

Di akhir laporannya, Ajat menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan, jajaran pengurus PABPDSI, seluruh panitia pelaksana, anggota BPD, serta Pemerintah Desa Maniskidul yang telah memberikan dukungan sehingga Musda II dapat terselenggara dengan baik. Ia berharap forum tersebut menghasilkan keputusan terbaik yang semakin memperkuat eksistensi PABPDSI dalam mendukung kemajuan pemerintahan desa di Kabupaten Kuningan 

(Mulyono)

Kuningan-Lintas Nasional

Puluhan perangkat Desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kuningan berangkat ke Jakarta. 

Bukan untuk pelesiran, tetapi untuk menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PPDI tahun 2026 di Jakarta pada Rabu (17/6/2026) kemarin.

Ketua PPDI Kabupaten Kuningan, Ade Sudiman, yang dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan, rakernas PPDI tahun 2026 ini mengasilkan beberapa rekomendasi PPDI yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat, khususnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; serta Badan Kepegawaian Negara.

Kejelasan status perangkat desa salah satu yang menjadi sorotan. 

Berikut Rekomendasi Rapat Kerja Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Umum PPDI Sarjoko SH MIP dan Sekretaris Jenderal Muhammad Nuh, S.E.

Dengan ini Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), sebagai bentuk representasi dan guna memperjelas status kepegawaian Perangkat Desa berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional, merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam rangka memperjelas status kepegawaian Perangkat Desa, Persatuan Perangkat Desa Indonesia mengusulkan agar Perangkat Desa tercatat dalam Badan Kepegawaian Negara sebagai Pegawai Aparatur Pemerintah Desa.

Mendesak kepada Pemerintah melalui kementerian terkait dan Pemerintah Daerah agar segera menyelesaikan permasalahan keterlambatan Penghasilan Tetap Perangkat Desa yang terjadi di beberapa daerah.

Jaminan kesehatan tetap diberikan kepada Perangkat Desa yang sudah purna.

Mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi adanya beasiswa khusus bagi anak-anak Perangkat Desa yang kuliah di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

Mengusulkan agar dimasukkannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ketentuan mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) dan Penghasilan Tetap ke-13 bagi Perangkat Desa.

Demikian rekomendasi ini dibuat bersama untuk menjadi perhatian dan dasar kerja sama dari semua pihak.

Ketua PPDI Kuningan Ade Sudiman, pada kuninganmass.com mengaku perjuangan masih berlanjut. Selain Rakernas PPDI yang menghasilkan rekomendasi untuk pemerintah, beberapa perwakilan PPDI Pusat dan Provinsi, termasuk Ketua PPDI Kuningan, akan bersilaturahmi ke tokoh nasional, Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

“Lanjut ke Solo Jawa Tengah meneruskan hasil Rakernas, bersilaturahmi ke rumah tokoh nasional Presiden Ri Ke 7 Bp Ir Joko Widodo sekaligus bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka,” ucapnya. 

(Mulyono)

Kuningan - Lintas Nasional

Orientasi Anggota Baru (OAB) angkatan ke 32 Ikatan Mahasiswa Kuningan (IMK) Wilayah Cirebon yang diikuti sebanyak 30 peserta hari ini, Minggu (14/6/2026) bertempat di Aula Kopi Lendot Jl. Pakuwon, Desa Sadamantra – Kuningan ditutup Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani, SH. M.Kn.

Dalam sambutannya Wabup Tuti menyampaikan apresiasi kepada IMK yang telah menyelenggarakan OAB dan selamat kepada para peserta.

“OAB bukan hanya sekedar kegiatan seremonial melainkan sebagai bagian dari proses pembentukan karakter, penanaman nilai kebersamaan, dan penguatan identitas sebagai mahasiswa, ” ujarnya.

Menurutnya, menjadi mahasiswa tidak cukup pintar diruang kelas. Organisasi kemahasiswaan IMK merupakan wadah yang sangat baik untuk melatih kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim serta kepekaan sosial.

Lebih lanjut, Wabup Tuti menegaskan sebagai mahasiswa tugas utama saudara adalah menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh.

“Kampus adalah tempat menempa kemampuan intelektual, memperluas wawasan dan membangun kompetensi yang kelak akan menjadi bekal dalam mengabdi kepada masyarakat”, tandasnya.

Wabup Tuti Berpesan agar ilmu, pengalaman, dan nilai-nilai yang diperoleh selama OAB menjadi bekal untuk menjadi manusia unggul, berdaya saing, dan memiliki kepedulian terhadap daerah serta bangsa.

Sementara itu dalam laporannya Ketua Umum IMK Wilayah Cirebon Muhammad Wirya Nur. F. Menjelaskan orientasi ini merupakan gerbang awal didalam proses berorganisasi bersama organisasi primordial yang merupakan wadah bagi mahasiswa mengembangkan kapasitas diri.

Menurutnya, setelah 3 hari 2 malam peserta digembleng dan bina baik materi, teoritis dan praktis, OAB ini diharapkan bisa bermanfaat dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi semangat api perjuangan para mahasiswa dalam menimba ilmu untuk menjadi leader dimasa depan dan bisa bersinergi dengan pemerintah daerah.

“Jadilah agent of change, tugas pokok mahasiswa itu belajar di kampus menimba ilmu setelah belajar kawan-kawan jadi utusan-utusan untuk ikut serta memajukan Kabupaten Kuningan,”. Pungkasnya

(Mulyono)

Kuningan - Lintas Jabar 

Menjelang Idul Fitri 1447 H, Bupati Kuningan didampingi Wabup, Unsur Muspida dan Kepala Perangkat Daerah melakukan monitoring memastikan kesiapan infrastruktur jalan sekaligus stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, Kamis (19/3/2026).

Rombongan berangakat dari Pendopo dengan mengendarai sepeda motor, masuk ke Tugu Sejati, Tugu Ikan Sampora ke Posko Angkutan Lebaran BPTD Kelas I Jawa Barat, Pasar Cilimus, Toserba Fajar Jalaksana hingga Terminal Tipe A Kertawangunan.

Bupati Kuningan Dr. H..Dian Rachmat Yanuar, M.Si mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan kesiapan menyeluruh, khususnya terkait kelancaran arus mudik dan kondisi harga bahan pokok di masyarakat.

“Hari ini kami bersama Forkopimda mengecek kesiapan Lebaran. Melihat langsung kondisi di lapangan, termasuk arus mudik yang mulai mengalami peningkatan,” ujarnya.

Selain memantau lalu lintas, rombongan juga melakukan pengecekan harga kebutuhan pokok di Pasar Cilimus. Dari hasil monitoring, terdapat kenaikan pada sejumlah komoditas, terutama cabai, daging ayam, dan daging sapi.

“Memang ada kenaikan, terutama cabai dan daging, sekitar 10-15 persen, seperti harga daging sapi yang biasanya di hari biasa Rp 150 ribu, sekarang mencapai Rp. 170 ribu, daging Ayam Rp. 44 ribu dan cabai rawit tembus harga Rp. 45 ribu,” sebutnya.

Untuk menjaga stabilitas harga, Pemkab Kuningan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya melalui program Gerakan Pangan Murah, Operasi Pangan Murah, serta Operasi Pasar Murah yang dinilai efektif menekan laju inflasi.

Bupati juga menuturkan, pentingnya sinergitas lintas sektor dalam menghadapi momentum Lebaran. “Persiapan Lebaran ini menyangkut banyak hal, mulai dari lalu lintas, sembako hingga wisata. Maka kita hadir bersama Forkopimda untuk memastikan semuanya aman dan lancar,” katanya.

Selain itu, Bupati juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying). “Stok aman, pasokan lancar, harga masih terjangkau, dan distribusi juga tidak ada kendala,” katanya.

Tampak pasar begitu ramai bahkan berjubel, sibuk pedagang dan penjual melakukan transaksi. Salah seorang pedagang di Pasar Cilimus, Uti (30) penjual sayuran yang sudah berlangsung 5 tahun ini, mengaku bahwa ada kenaikan cabe rawit mencapai Rp 45 ribu dan tomat Rp 30 ribu.

“Alhamdulillah pembeli rame, untuk stok sayuran masih aman. Masalah harga biasa kalau menjalang lebaran ada kenaikan, tapi stabil,” ungkapnya.

Hadir juga turut monitoring Ketua DPRD, Kapolres, Perwakilan Dandim 0615 Kuningan, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Sekda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, serta para kepala Perangkat Daerah.

(Mulyono)

Kuningan-Lintas Jabar 

Pemerintah Kabupaten Kuningan terus memperkuat identitas budaya daerah melalui peresmian Tugu Angklung di Jalan Cipari-Cisantana, Kecamatan Cigugur, Rabu (18/03/2026). 

Peresmian yang dipimpin langsung Bupati Kuningan ini, menjadi salah satu langkah strategis dalam menegaskan posisi Kabupaten Kuningan sebagai daerah yang memiliki kontribusi penting dalam perkembangan angklung diatonis, yang kini telah dikenal hingga ke tingkat internasional.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Kuningan, Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan, Forkopimda, para camat, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP), pimpinan BUMD, serta berbagai unsur masyarakat dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si menyampaikan, peresmian Tugu Angklung bukan sekadar pembangunan simbol fisik, melainkan bentuk penghormatan terhadap sejarah panjang dan perjuangan para tokoh budaya dalam mengembangkan angklung sebagai warisan budaya bangsa.

“Hari ini merupakan momentum yang sangat bersejarah dan membanggakan bagi masyarakat Kabupaten Kuningan. Tugu Angklung ini menjadi penegasan bahwa daerah kita memiliki peran penting sebagai tanah lahirnya angklung diatonis yang telah mendunia,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa angklung saat ini tidak lagi hanya dipandang sebagai alat musik tradisional, melainkan telah berkembang menjadi media komunikasi budaya yang bersifat universal, mampu menjangkau berbagai kalangan dan lintas negara.

Bupati Dian juga mengulas peran tokoh-tokoh budaya Kuningan, di antaranya Kuwu Citangtu atau yang dikenal sebagai Pak Kucit, bersama muridnya Daeng Sutigna, yang berjasa dalam mengembangkan angklung dari tangga nada pentatonis menjadi diatonis. Inovasi tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan angklung hingga dapat diterima secara luas di dunia internasional.

“Kalimat ‘Dari Kuningan Menyapa Dunia’ yang akan terukir pada prasasti bukanlah sekadar slogan, melainkan refleksi dari kontribusi nyata daerah ini dalam memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia global,” tegas Bupati Dian.

Selain memiliki nilai seni dan budaya, Bupati juga menyoroti nilai historis angklung yang turut menjadi bagian dalam perjalanan bangsa, termasuk dalam momentum penting seperti Perundingan Linggarjati, yang memperlihatkan peran budaya dalam memperkuat identitas nasional di tengah dinamika diplomasi.

Peresmian Tugu Angklung ini juga menjadi simbol penguatan nilai-nilai toleransi yang telah lama tumbuh di wilayah Cigugur, yang dikenal sebagai daerah dengan keberagaman budaya dan keharmonisan sosial yang terjaga.

Kegiatan berlangsung dengan khidmat dan meriah, ditandai dengan penandatanganan prasasti serta penampilan seni budaya dari DNR dan Diwangkara yang menambah semarak suasana acara.

Melalui peresmian ini, Pemerintah Kabupaten Kuningan berharap Tugu Angklung dapat menjadi ikon baru daerah, sekaligus sarana edukasi dan destinasi budaya yang mampu menarik minat masyarakat luas serta memperkuat kebanggaan terhadap warisan budaya lokal.

Ke depan, keberadaan Tugu Angklung diharapkan tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi penggerak dalam pelestarian dan pengembangan seni budaya, khususnya angklung, agar tetap lestari dan terus berkembang di tengah arus globalisasi.

(Mulyono)

Kuningan - Lintas Jabar

Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Tidak Sekolah di Kabupate Kuningan diakui masih tinggi. Umumnya disebabkan oleh kultur masyarakat yang masih menilai kurang penting untuk menyekolahkan anak anaknya. Mereka lebih cenderung mendorong anaknya untuk merantau ke kota untuk berdagang atau mencari kerja.

Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dinilai kurang berhasil dalam meningkatkan kwalitas pendidikan masyarakat kalau tidak boleh dibilang gagal.

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Elon Carlan melakukan langkah terbosan untuk mengantisipasi hal tersebut.

Pada hari Kamis, 5/3, lalu, pihaknya mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pendidikan kabupaten Kuningan tahun 2026 di Audoturium SLB Taruna Mandiri, APS dan ATS dijadikan sebagai pokok bahasan.

Elon saat itu menginformasikan pola baru dengan metode kolaboratif dan partisipatif. Metode ini diharapkan nantinya akan mampu menjawab persoalan ATS dan APS. Polanya yaitu dengan membuka kelas jauh, membuka kejar paket yang berbasis desa dan kelurahan. 

Sasarannya semua warga yang tidak tamat sekolah SMP dan SMA dan tidak mengenal batas usia.

"Mau 40 tahun , 50 tahun bisa ikut jadi warga belajar. Metode pembelajarannya pun sederhana yaitu pembelajaran berbasis aktivitas dan diselenggarakan di desa masing-masing tempat tinggal warga belajar" jelas Elon.

Namun, langkah tersebut mendapat kritik dan sindiran dari salah satu Pengamat Dunia Pendidikan Suprianto. Apakah metede yang dilontarkan Kepala Dinas Pendidikan benar benar untuk meningkatkan kwalitas pendidikan atau hanya sebuah strategi untuk menarik dana dari pusat ke daerah.

Yang kedua, dia juga mempertanyakan dasar hukumnya, serta bagaimana status legalitas lulusan para warga belajar.

“Yang saya tahu kalaupun ada lembaga resmi yaitu non formal adalah PKBM yang jelas dasar hukumnya,” katanya.

Jadi yang jadi pertanyaan adalah lembaga resmi yang nengekuarkan ijazah bagi pawa warga belajar yang sudah lulus. Kalau misalnya, lanjut Suprianto, lembaga yang mengeluarkan ijazah itu masih dipertanyakan payung hukumnya, berarti legalitas ijazahnya nanti masih dipertanyakan.

Sayangnya, saat hal ini akan dikonfirmasikan kepada Kadisdik, beliau tidak ada di tempat.

 (Redaksi) 

KUNINGAN — Lintas Jabar 

Di tengah berbagai klaim keberhasilan program bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang digembar-gemborkan pemerintah daerah dan Baznas Kabupaten Kuningan, fakta berbeda justru ditemukan di lapangan.

Seorang warga miskin di Desa Kertawangunan, Kecamatan Sindangagung, Nana Suharna, hingga kini masih tinggal di gubuk reot yang hampir roboh tanpa pernah tersentuh bantuan sosial dari pemerintah.

Ironisnya, beberapa minggu lalu bagian dapur rumah Nana ambruk diterjang angin kencang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerusakan itu semakin memperparah kondisi tempat tinggalnya yang memang sudah tidak layak huni.

Nana mengaku kehidupannya semakin sulit setelah dirinya di-PHK secara sepihak dari pekerjaannya sebagai petugas memandikan jenazah. Pekerjaan itu telah ia jalani selama 11 tahun, namun ia harus kehilangan mata pencaharian tanpa menerima pesangon sepeser pun.

“Saya sudah 11 tahun kerja, tapi waktu diberhentikan tidak ada pesangon. Sekarang juga tidak punya pekerjaan tetap,” ungkap Nana saat ditemui.

Yang lebih mengejutkan, Nana juga mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, baik yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun jaminan kesehatan BPJS KIS.

Ketika mencoba menanyakan hal tersebut kepada pemerintah desa, ia justru mendapatkan jawaban yang membuatnya kecewa.

“Kata dari desa, pendataan itu dari pusat, bukan dari desa,” ujarnya.

Kondisi tersebut memicu kritik keras dari Ketua Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI), Manap Suharnap. Ia menilai kasus Nana menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pendataan dan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Kuningan.

“Ini sangat memprihatinkan. Ada warga yang jelas-jelas hidup dalam kondisi miskin dan rumahnya hampir roboh, tapi tidak pernah masuk dalam data penerima bantuan. Ini menunjukkan ada yang salah dalam sistem pendataan maupun penyaluran bantuan,” kata Manap.

Ia juga menyinggung program bantuan Rutilahu yang sebelumnya sempat diumumkan Baznas Kabupaten Kuningan mendapatkan dukungan dari Baznas pusat dengan jumlah bantuan yang cukup besar, bahkan disebut mencapai lebih dari seratus unit.

Namun hingga kini, menurutnya, transparansi terkait penerima bantuan tersebut masih menjadi tanda tanya.

“Kami mempertanyakan secara serius, siapa saja sebenarnya penerima bantuan Rutilahu tersebut. Apakah benar sudah sesuai by name by address atau justru ada kepentingan lain di balik penentuan penerimanya,” tegas Manap.

Menurutnya, kasus Nana seharusnya menjadi prioritas utama dalam program tersebut karena kondisinya sangat jelas memenuhi kriteria rumah tidak layak huni.

“Kalau warga seperti Nana saja tidak tersentuh bantuan, lalu sebenarnya program Rutilahu itu diberikan kepada siapa?” ujarnya.

Manap juga menilai pemerintah daerah terlalu sibuk membangun citra keberhasilan melalui berbagai publikasi dan penghargaan, sementara realitas kemiskinan masih nyata di lapangan.

“Di satu sisi Pemda sibuk merilis berbagai prestasi dan penghargaan, tapi di sisi lain masih ada warga yang hidup di gubuk hampir roboh tanpa bantuan apa pun. Ini menjadi paradoks yang sangat menyakitkan,” katanya.

Ia bahkan menyinggung polemik anggaran tunjangan perumahan anggota DPRD Kuningan yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp250 juta per tahun.

“Ini ironi. Di saat tunjangan perumahan pejabat bisa mencapai ratusan juta rupiah per tahun, masih ada warga yang tinggal di rumah reot dan bahkan tidak mendapatkan jaminan hidup sebagai fakir miskin sebagaimana dijamin konstitusi,” ujarnya.

FORMASI pun mendesak agar Pemda Kuningan dan Baznas membuka secara transparan data penerima bantuan Rutilahu serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan bantuan sosial.

“Kalau tidak ada transparansi, publik berhak curiga bahwa program bantuan sosial hanya menjadi alat pencitraan, bukan benar-benar untuk membantu rakyat miskin,” pungkas Manap.

(Mulyono)

Kuningan - LINTAS JABAR 

Pemerintah Kabupaten Kuningan menggelar Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan bersama para camat, kepala desa, dan lurah se-Kabupaten Kuningan dalam rangka percepatan peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). 

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut berlangsung di Bale Waluya SLBN Taruna Mandiri, Desa Sampora, Kecamatan Cilimus, Rabu (5/3/2026).

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si dan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Carlan, S.Pd., M.M.Pd. , Sekretaris H. Pipin Mansur Aripin M. Pd, Para Kabid Disdikbud serta jajaran, para camat, serta 361 kepala desa dan 15 lurah se-Kabupaten Kuningan.

Dalam arahannya, Bupati Dian menegaskan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah dan penanganan anak tidak sekolah merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya Dinas Pendidikan.

Ia mengungkapkan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Kuningan saat ini masih berada di angka sekitar 7,91 tahun atau setara dengan pendidikan SMP kelas VIII. Angka tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat maupun nasional.

“Ini bukan sekadar angka statistik, tetapi mencerminkan kualitas sumber daya manusia kita. Karena itu persoalan ini tidak bisa hanya diserahkan kepada Dinas Pendidikan, tetapi harus menjadi gerakan bersama dari tingkat kabupaten hingga desa,” ujar Bupati.

Untuk itu, Bupati memberikan sejumlah arahan strategis kepada para camat dan kepala desa sebagai langkah konkret percepatan peningkatan RLS.

Arahan pertama adalah melakukan validasi data secara rinci melalui pendataan mikro (micro mapping) terhadap anak usia sekolah yang tidak bersekolah.

Pendataan tersebut diminta dilakukan secara door to door oleh pemerintah desa dengan melibatkan perangkat desa, sehingga diperoleh data yang akurat berbasis by name by address terhadap anak usia 7 hingga 18 tahun yang tidak bersekolah.

“Pendataan ini harus jelas siapa orangnya, di mana alamatnya, bahkan kalau bisa disertai dokumentasi. Dengan data yang akurat kita bisa menentukan intervensi yang tepat,” tegasnya.

Selain itu, data tersebut juga diminta untuk disinkronkan dengan berbagai basis data pemerintah seperti DTKS dan Dapodik, agar program bantuan pendidikan dapat tepat sasaran.

Bupati juga meminta pemerintah desa untuk mengidentifikasi penyebab anak putus sekolah di wilayah masing-masing. Berdasarkan pengalamannya saat menjabat Kepala Dinas Pendidikan, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan anak putus sekolah, di antaranya faktor ekonomi, jarak sekolah, serta pernikahan dini.

Menurutnya, tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Kuningan juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka putus sekolah, sehingga diperlukan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Persoalan putus sekolah ini tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan persoalan sosial lain seperti ekonomi keluarga dan pernikahan dini. Karena itu pendekatannya juga harus komprehensif,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menekankan pentingnya peran camat sebagai supervisor mutu pendidikan di tingkat kecamatan.

Para camat diminta tidak hanya berperan sebagai koordinator administratif, tetapi juga aktif melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan pendidikan di wilayahnya.

Ia meminta agar isu pendidikan dimasukkan dalam agenda rapat koordinasi rutin di kecamatan maupun desa untuk memantau perkembangan program penanganan anak tidak sekolah dan peningkatan rata-rata lama sekolah.

“Camat harus aktif melakukan monitoring. Dalam setiap rakor kecamatan, sisipkan evaluasi khusus terkait pendidikan, terutama terkait anak tidak sekolah,” katanya.

Selain itu, Bupati juga meminta para camat dan kepala desa memastikan bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) benar-benar diterima oleh siswa tanpa adanya pungutan.

“Saya tidak ingin mendengar ada potongan bantuan pendidikan. Bantuan itu diberikan kepada keluarga yang tidak mampu, jadi harus benar-benar sampai kepada penerimanya,” tegasnya.

Kepada para kepala desa, Bupati juga mendorong agar pemerintah desa dapat mengalokasikan dukungan anggaran serta membentuk gerakan sosial untuk mendukung program peningkatan pendidikan di wilayah masing-masing.

Salah satunya melalui pembentukan tim atau satgas desa yang bertugas melakukan pendekatan kepada anak-anak yang putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikan, baik melalui jalur formal maupun pendidikan non-formal seperti program kesetaraan paket A, B, dan C.

“Kalau perangkat desa tidak terhandle semua, bisa melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, atau guru yang sudah pensiun untuk membantu mengajak anak-anak kembali bersekolah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Dr. Carlan, S.Pd., M.M.Pd. menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan langkah awal untuk membangun pola kolaborasi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan desa dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Salah satu strategi yang akan dilakukan adalah membuka kelas jauh program pendidikan kesetaraan berbasis desa dan kelurahan untuk mengejar peningkatan rata-rata lama sekolah.

Program tersebut akan melibatkan mahasiswa tingkat akhir dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Kuningan sebagai duta pendidikan non-formal yang akan membantu proses pembelajaran di masyarakat.

“Mahasiswa yang berasal dari desa-desa di Kuningan akan dilibatkan sebagai duta pendidikan non-formal untuk membantu proses pembelajaran warga belajar di desa masing-masing,” jelasnya.

Disdikbud juga akan melakukan pemetaan data anak tidak sekolah usia 7 hingga 18 tahun serta masyarakat usia produktif hingga 50 tahun yang belum memiliki ijazah setara SMP maupun SMA.

Program pendidikan kesetaraan tersebut direncanakan akan mulai diluncurkan secara masif pada tahun pelajaran 2026–2027 setelah proses pemetaan data selesai dilakukan.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, desa, serta dukungan masyarakat, diharapkan program percepatan peningkatan rata-rata lama sekolah dan penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Kuningan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. 

(Mulyono)

KUNINGAN-Lintas Jabar 

Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, melantik Adang Kurniawan, SE, selaku Direktur Perumda Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Kuningan periode 2026–2031 di Ruang Rapat Sang Adipati, Setda, Senin (23/2/2026).

Pelantikan tersebut disaksikan, Wakil Bupati Tuti Andriani, SH. M.Kn, Sekda Uu Kusmana, M.Si, Staf Ahli, Asisten Daerah, kepala perangkat daerah, jajaran Perumda Aneka Usaha, serta Direktur PDAU sebelumnya, Heni Susilawati.

Dalam arahannya, Bupati Dian menyampaikan apresiasi kepada Heni Susilawati yang telah menyelesaikan masa baktinya hingga Oktober 2025. Ia menilai dedikasi dan kontribusi yang diberikan menjadi pondasi penting bagi keberlanjutan perusahaan daerah tersebut.

“Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan mengucapkan terima kasih atas pengabdian Ibu Heni. Apa yang telah dilakukan menjadi amal ibadah dan pondasi berharga bagi kemajuan PDAU ke depan,” ujar Bupati.

Kepada Direktur yang baru, Adang Kurniawan, Bupati menegaskan bahwa amanah yang diemban bukanlah tugas ringan. Ia secara terbuka menyebut kondisi PDAU saat ini dalam keadaan tidak sehat dan membutuhkan langkah-langkah strategis untuk pemulihan.

Bupati menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang profesional, integritas yang kuat, serta inovasi yang berkelanjutan. Juga meminta agar PDAU tidak terus bergantung pada intervensi pemerintah daerah, melainkan mampu mandiri dan memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Tidak bisa hanya business as usual. Harus ada lompatan besar dengan manajemen kuat dan jejaring yang luas. Saya akan terus mengevaluasi progresnya,” tambahnya.

Ia mengibaratkan kepemimpinan sebagai ujian di tengah gelombang besar. “Nakhoda hebat tidak lahir dari laut yang tenang, melainkan saat dihadapi gelombang. Kepemimpinan diuji saat organisasi dalam kondisi tidak sehat,” ucapnya.

Bupati berharap PDAU dapat sejajar dengan BUMD lain yang telah sehat dan berkontribusi signifikan, seperti Bank Kuningan dan PDAM Kuningan.

Sementara itu, Direktur PDAU terpilih, Adang, menyatakan siap menjawab tantangan yang diberikan dan berkomitmen untuk bekerja secara konkret di lapangan.

“Saya menargetkan tahun ini akan memberikan kontribusi PAD sebesar Rp1 miliar. Insyaallah dalam satu tahun ini akan kami tuntaskan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga berkomitmen menyelesaikan kewajiban perusahaan yang masih tertunggak, termasuk utang yang mencapai lebih dari Rp500 juta. Penyelesaian tersebut ditargetkan rampung dalam 100 hari kerja guna mengembalikan semangat tim internal.

“Kita akan lakukan konsolidasi, memetakan kondisi PDAU secara menyeluruh, dan menghadirkan solusi. Mohon doa dan dukungan semua pihak,” kata Adang.

Usai pelantikan, ia menyatakan langsung menuju kantor PDAU di Cirendang untuk bertemu dan berkoordinasi dengan jajaran internal.

(Mulyono)

Kuningan-Lintas Jabar

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Dr. Elon Carlan menggelar silaturahmi bersama para wartawan di Kedai Kopi Lendot Sadamantra, Senin (16/2/2026). Acara tersebut sekaligus juga merupakan syukuran atas dilantiknya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan yang baru.

Dalam pidatonya, Elon mengatakan, Wartawan merupakan bagian dari pilar demokrasi, yang berfungsi sebagai kontrol sosial. Menjalin kemitraan dengan wartawan, sekaligus media tempat para jurnalis, menurutnya, merupakan sebuah keharusan.

Sebagai Kepala Dinas Pendidikam, Elon memang bukan orang asing lagi. Sebelumnya dia juga sempat bertugas di Disdikbud Kuningan sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas).

Sebagai pejabat, Elon mengaku, dirinya tidak pernah alergi pada para jurnalis.

“Disaat ada waktu, disela kesibukan, ketika ada wartawan yang ingin bertemu untuk melakukan konfirmasi atau berdiskusi saya pasti menerimanya. Kecuali waktunya kurang tepat, misal saat saya tengah menyelesaikan tugas dan pekerjaan, pasti saya minta maaf, serta mencari waktu lain yang tepat. Saya tidak pernah menghindari mereka,” akunya.

Elon mengatakan, sejak Jumat (13/2/2026) dirinya diberikan kepercayaan untuk memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan oleh Bupati Kuningan, dimana amanah itu harus dijalankan sebagai mana mestinya dengan ikhlas, penuh tanggung jawab, serta tidak boleh dikhianati.

Jika terjadi kekeliruan dalam perjalanannya, dan wartawan mengkritisi, dia akan terima, sekaligus akan melakukan pembenahan dengan segera. Asal kritikan itu bersifat membangun, tidak menjatuhkan, berdasar bukti dan fakta, tidak mengandung unsur fitnah.

“Saya akan menerima wartawan yang mengkritisi sekaligus memberikan solusi, asal tidak bersifat fitnah, baik yang ditujukan pada saya atau anak buah saya. Namun saya juga minta, jika kesalahan terjadi pada anak buah saya jangan langsung vonisnya pada Kepala Dinas,” tuturnya.

Elon berharap, ke depan saat dirinya menakhodai Disdikbud dengan segala ide yang inovatif para jurnalis hadir sebagai penyeimbang yang turut serta membantu dirinya menjalankan, sekaligus mensukseskan program-program tersebut demi kemajuan kualitas dunia pendidikan di Kabupaten Kuningan.

(Mulyono) 

KUNINGAN - Lintas Jabar 

Rotasi jabatan bukan sekadar seremonial, melainkan momentum penguatan komitmen pengabdian ASN,”

Demikian kutipan pidato Bupati Kuningan, Dr. Dian Rahmat Yanuar, MSi, di acara rotasi 240 Aparatur Sipil Negara (ASN) dilantik dan diambil sumpah/janji jabatannya, Jumat (13/2/2026), di Ballroom Arya Kamuning Lantai 3 Gedung Setda.

Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bupati Kuningan Nomor 309 Tahun 2026 tentang Alih Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama serta Keputusan Bupati Kuningan Nomor 310 Tahun 2026 tentang Pengangkatan, Alih Tugas, dan Pengukuhan Jabatan Administrator dan Pengawas. Total 240 ASN dilantik, terdiri dari 8 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 232 pejabat Administrator serta Pengawas.

Rotasi dan pengukuhan ini menjadi bagian dari penguatan organisasi sekaligus penyegaran birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kuningan.

Adapun delapan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor 309 Tahun 2026 tanggal 12 Februari 2026, yakni:

Drs. H. Deniawan, M.Si, sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Guruh Irawan Zulkarnaen, S.STP, M.Si, sebagai Sekretaris DPRD., Dr. H. Toto Toharudin, M.Pd, sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Toni Kusmanto, AP., M.Si, sebagai Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian.

Yang paling istimewa adalah Dr. Carlan, S.Pd.l, M.M.Pd., sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelumnya dia adalah Staf Ahli Bupati.

Dr. H. Mohammad Budi Alimudin, S.E., M.Si., M.H, sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dr. H. Deni Hamdani, S.Sos,M.Si, sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. H.M. Mutofid, S.H., M.T. sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bupati mengatakan, Dedikasi tidak mengenal lokasi dan profesionalisme tidak mengenal posisi. 

“Di mana pun Saudara ditempatkan, berikan performa terbaik dan jadilah solusi, bukan bagian dari masalah,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya empati dalam pelayanan publik. ASN disebut sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah, sehingga kecepatan respons, kualitas pelayanan, dan sikap humanis harus terus ditingkatkan.

Menurutnya, jabatan adalah amanah sementara, sementara jejak pengabdian akan selalu dikenang masyarakat. Karena itu, setiap pejabat diminta menjaga integritas, meninggalkan zona nyaman, serta adaptif terhadap kebutuhan publik.

“Pelantikan ini semoga menjadi energi dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sejalan dengan semangat pembangunan Kabupaten Kuningan ke depan. Hari ini kita melaksanakan mutasi pejabat eselon II, III, dan IV. Ini rangkaian mutasi yang ketiga bersama Ibu Wakil Bupati, jumlahnya sekitar 240-an,” jelasnya.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat yang telah menjalankan tugas sebelumnya dan menegaskan bahwa mutasi merupakan bentuk kepercayaan untuk mengisi kebutuhan organisasi serta memperkuat visi pembangunan daerah.

(Mulyono)

Kuningan - Lintas Jabar

Tim Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuningan secara resmi mengumumkan hasil Seleksi Kompetensi Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kuningan Periode 2026–2031, Senin (9/2/2026). Pengumuman ini menjadi bagian penting dalam rangkaian penjaringan pimpinan BAZNAS guna memperkuat tata kelola zakat, infak, dan sedekah yang profesional, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Kuningan.

Penetapan hasil seleksi didasarkan pada Berita Acara Seleksi Nomor 008/TIMSEL.BAZNAS/KNG/2026 tertanggal 8 Februari 2026, setelah seluruh tahapan seleksi kompetensi dilaksanakan secara menyeluruh. Tahapan tersebut meliputi Tes Pengetahuan Dasar, Penulisan Makalah, serta Wawancara yang dirancang untuk mengukur kapasitas, integritas, kepemimpinan, dan pemahaman peserta terhadap tata kelola kelembagaan BAZNAS.

Dari seluruh peserta yang mengikuti seleksi, Tim Seleksi menetapkan 10 peserta dengan peringkat terbaik yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi. Para peserta ini selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Tim Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kuningan, H. Toni Kusumanto, AP., M.Si., menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

“Sejak awal, Tim Seleksi berkomitmen memastikan seluruh tahapan berjalan profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melihat aspek pengetahuan, tetapi juga integritas, kapasitas kepemimpinan, serta visi para calon dalam mengembangkan peran BAZNAS di Kabupaten Kuningan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pimpinan BAZNAS ke depan diharapkan mampu menjawab tantangan pengelolaan zakat yang semakin kompleks sekaligus memperkuat kepercayaan publik.

“Kami berharap calon-calon yang nantinya ditetapkan sebagai pimpinan BAZNAS benar-benar sosok yang amanah, profesional, dan memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta optimalisasi pengelolaan zakat untuk kesejahteraan umat,” lanjut Toni.

Adapun 10 peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi, berdasarkan nomor peserta, yakni:

1. H. Syarifudin, Lc., M.Pd.

2. Dr. Insan Nulyaman, M.Pd.I.

3. Drs. H. Iman Nuryaman, MA.

4. H. Yusron Kholid, S.Ag., M.Si.

5. Drs. Asep Budi Setiawan, M.Si.

6. Abdul Jalil Hermawan, M.I.Kom.

7. Hermawan, M.Si.

8. Asep Z Fauzi, M.Pd.

9. Adang Romadona, S.Pd.I.

10. Iman Priatna Rahman

Lebih lanjut dijelaskan, sesuai ketentuan yang berlaku, nama-nama peserta yang lulus Seleksi Kompetensi akan disampaikan kepada Bupati Kuningan dengan melampirkan nilai hasil seleksi dan daftar riwayat hidup masing-masing peserta. Selanjutnya, Bupati Kuningan akan meneruskan nama-nama tersebut kepada BAZNAS Republik Indonesia guna memperoleh pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka penetapan pimpinan BAZNAS Kabupaten Kuningan Periode 2026–2031.

Tim Seleksi menegaskan bahwa seluruh proses ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan tata kelola kelembagaan BAZNAS yang lebih kuat, kredibel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Keputusan hasil Seleksi Kompetensi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat.

(Mulyono)

Kuningan-Lintas Jabar

Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 yang diperingati pada tanggal 9 Februari, Mulyono, Pemred Lintas Jabar menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh insan pers di Indonesia. 

Peringatan ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan peran strategis pers dalam kehidupan demokrasi, pembangunan nasional, serta penguatan nilai-nilai keterbukaan informasi publik.

Mulyono menilai bahwa pers memiliki kontribusi yang sangat signifikan sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang faktual, objektif, dan berimbang kepada masyarakat. 

Melalui karya jurnalistik yang profesional dan menjunjung tinggi kode etik, pers turut berperan dalam mengedukasi masyarakat, membangun kesadaran sosial, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, peran pers menjadi bagian penting dalam menyebarluaskan informasi program, kebijakan, serta berbagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. 

Publikasi yang konstruktif dan bertanggung jawab tidak hanya memperluas jangkauan informasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Melalui peringatan Hari Pers Nasional 2026, Mulyono berharap sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin antara insan pers dan pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan. 

Kerja sama yang harmonis ini diharapkan mampu menghadirkan informasi yang mencerahkan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendukung terwujudnya pembangunan sosial yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kabupaten Kuningan.

(Red)

Kuningan-Lintas Jabar 

Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani, S.H., M.Kn. secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Online Single Submission (OSS) terkait implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Kuningan, Sabtu (7/2/2026), di Grage Sangkan Hotel & Spa, Kecamatan Cigandamekar.

Kegiatan ini menjadi wadah peningkatan kapasitas dan profesionalisme notaris dalam menghadapi dinamika pelayanan perizinan berbasis digital, sekaligus memperkuat sinergi organisasi profesi dengan pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kadis DPMPTSP Kabupaten Kuningan Drs. H. Dudi Pahrudin, M.Si., Ketua Pengda INI Kabupaten Kuningan Yurissa Swastika, S.H., M.Kn., Ketua Pelaksana Abizar Latief Hakim, S.H., M.Kn., perwakilan Pengurus Wilayah INI Jawa Barat Dr. Jaenudin Umar, S.E., S.H., M.Kn., serta jajaran pengurus dan anggota notaris Kabupaten Kuningan. Hadir pula narasumber akademisi dan praktisi OSS, Dr. Jhonny Marthen Londong, S.H., M.Kn., dengan moderator Viona Ansila, S.H., M.Kn.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tuti Andriani menyampaikan apresiasi kepada Pengda INI dan IPPAT Kabupaten Kuningan yang dinilai konsisten meningkatkan kompetensi anggotanya melalui kegiatan edukatif.

“Bimbingan teknis ini merupakan wujud nyata komitmen organisasi profesi dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalisme notaris, khususnya dalam menghadapi pelayanan perizinan berbasis digital,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa sistem OSS merupakan instrumen penting dalam reformasi perizinan berusaha yang dirancang untuk menciptakan pelayanan yang cepat, transparan, dan terintegrasi, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, peran notaris sangat strategis bukan hanya sebagai pejabat pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam menjamin kepastian hukum dan kelancaran administrasi perizinan usaha bagi pelaku usaha berbagai skala.

Wakil Bupati juga menyinggung komitmen Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam mendorong investasi daerah, termasuk kesiapan kawasan industri yang diharapkan mampu menarik investor. Ia berharap para notaris dapat berperan aktif dalam mendukung tata kelola perizinan yang profesional dan akuntabel.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan notaris sangat penting untuk menciptakan ekosistem pelayanan perizinan yang efektif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” tambahnya.

Sebagai penutup sambutan, Wakil Bupati secara simbolis membuka kegiatan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan pemberian plakat penghargaan kepada Wakil Bupati dan narasumber, serta sesi foto bersama sebagai tanda dimulainya rangkaian bimtek.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi OSS oleh Dr. Jhonny Marthen Londong, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab guna memperdalam pemahaman peserta terhadap regulasi serta implementasi sistem perizinan digital.

Melalui kegiatan ini diharapkan para notaris semakin adaptif terhadap perkembangan regulasi dan teknologi sehingga mampu memberikan pelayanan hukum yang profesional, akurat, dan terpercaya bagi masyarakat serta dunia usaha.

(Mulyono)

Kuningan-Lintas Jabar 

“Masa pensiun merupakan fase alamiah dalam perjalanan karier Aparatur Sipil Negara (ASN), dan tidak boleh dipandang sebagai akhir dari segalanya”

Demikian dikatakan Bupati Kuningan Dr H. Dian Rahmat Yanuar, MSi, saat memberikan sambutan sekaligus menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pensiun kepada para PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 April sampai dengan 1 Juni 2026, pada kegiatan yang berlangsung di Aula Graha Sajati BKPSDM Kabupaten Kuningan, Rabu (4/2/2026).

Menurutnya, pensiun adalah pintu awal menuju babak baru kehidupan yang lebih luas, lebih dekat dengan keluarga, serta tetap produktif dan bermanfaat bagi lingkungan.

Dalam arahannya, Bupati menyampaikan bahwa setiap orang, siapa pun posisinya, pada akhirnya akan mengalami masa purna bakti.

 “Pensiun ini adalah fase alamiah dalam sebuah karier, termasuk sebagai PNS. Besok, lusa, yang sekarang duduk di depan juga akan menjalani masa pensiun. Jadi saya tekankan, ini bukan akhir dari segalanya, justru awal dari babak baru,” ujar Bupati.

Bupati menekankan bahwa persiapan menghadapi pensiun tidak hanya terkait soal menurunnya penghasilan, namun yang lebih utama adalah kesiapan mental.

“Pensiun itu bukan berkaitan dengan berkurangnya finansial saja. Yang lebih penting bagi saya adalah mental,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa masa transisi pensiun perlu disikapi secara positif agar tidak terjadi kekosongan aktivitas yang justru mempengaruhi kesehatan dan kebahagiaan. Dengan gaya santai namun penuh makna, Bupati menyelipkan cerita tentang seseorang yang lupa sudah pensiun namun masih ingin berangkat apel mengenakan seragam, sebagai gambaran pentingnya kesiapan mental dan perubahan identitas.

Menurut Bupati, para ASN purna bakti memiliki posisi istimewa di tengah masyarakat. Pengalaman, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang dimiliki menjadikan mereka tokoh yang dihormati serta berpeluang besar untuk tetap berkontribusi.

Di hadapan para calon purna bakti yang terdiri dari kepala sekolah, guru, pejabat struktural, hingga camat, Bupati menyebut mereka sebagai “barisan jenderal” yang harus tetap optimistis.

 “PNS itu di lingkungannya masing-masing dipandang sebagai tokoh, orang yang punya kemampuan, dan orang yang dituakan,” tuturnya.

Bupati juga mendorong para calon purna bakti agar tetap aktif berkegiatan, baik melalui aktivitas sosial, majelis taklim, kerja bakti lingkungan, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Bupati juga menekankan pentingnya menutup masa pengabdian dengan sikap mulia, yakni mewariskan ilmu, wawasan, serta pengalaman kepada generasi penerus di lingkungan kerja.

Ia mengingatkan agar jangan sampai ada prinsip keliru yang sengaja meninggalkan pekerjaan dalam kondisi tidak tertata.

“Justru wakafkan waktu beberapa bulan ke depan untuk menularkan ilmu, pengetahuan, dan wawasan kepada adik-adik kita. Insyaallah menjadi amal jariah,” ungkapnya.

Lanjutnya, Bupati menyampaikan bahwa pensiun sejatinya merupakan bentuk penghargaan negara atas dedikasi dan loyalitas ASN yang telah mewakafkan tenaga, pikiran, serta waktu selama puluhan tahun.

“Pensiun itu sebetulnya bentuk penghargaan dan bentuk pengakuan negara terhadap dedikasi serta loyalitas Bapak dan Ibu,” jelasnya.

Ia mencontohkan sejumlah figur purna bakti yang tetap segar dan bahagia karena aktif menekuni hobi, bertani, mengelola usaha, maupun berkegiatan sosial bersama masyarakat.

Tak hanya soal aktivitas sosial, Bupati juga mendorong para ASN agar memikirkan kegiatan produktif setelah pensiun, termasuk berwirausaha, namun disiapkan jauh sebelum pensiun tiba.

“Kalau bisa bisnis itu jangan dimulai saat sudah pensiun, harus jauh sebelumnya,” pesannya.

Ia menegaskan bahwa pensiun tidak boleh diisi dengan meratapi keadaan, karena jika seseorang hanya diam di rumah dan fokus pada kekurangan finansial, justru bisa memperburuk kondisi kesehatan.

Sementara itu, dalam laporan Ketua Panitia oleh Beni Prihayatno, S.Sos., M.Si. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

melalui Kepala Bidang Informasi Kepegawaian,Pengadaan,Pemberhentian dan Fasilitasi ASN, Supriadi, SE, disampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas hak-hak kepegawaian PNS serta sebagai wujud penghormatan tertinggi dari pemerintah atas pengabdian ASN.

Jumlah PNS yang menerima SK pensiun BUP TMT 1 April sampai dengan 1 Juni 2026 sebanyak 186 orang, dengan rincian:

TMT 1 April 2026: 58 orang

TMT 1 Mei 2026: 75 orang

TMT 1 Juni 2026: 53 orang

Berdasarkan jabatan:

JPT Pratama: 3 orang

Administrator: 3 orang

Pengawas: 9 orang

Fungsional: 127 orang

Pelaksana: 44 orang

Kegiatan dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Kuningan dengan melibatkan sejumlah pihak terkait, di antaranya perwakilan PT Taspen Cabang Cirebon serta Bank BJB Kuningan.

(Mulyono)

KUNINGAN -Lintas Jabar

Sekda Kuningan Uu Kusmana, S.Sos, MSi, keputusan besaran Zakat Fitrah tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi sebesar 2,5 kilogram beras atau setara Rp35.000 per jiwa. 

Penetapan ini diputuskan melalui rapat koordinasi Dewan Syariah yang digelar di Aula ASDA Kabupaten Kuningan, Selasa (3 Februari 2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Uu Kusmana, S.Sos., M.Si., didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (ASDA I), H. Toni Kusumanto, A.P., M.Si., serta 

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kuningan, Emup Muplihudin, S.Pd. Turut hadir jajaran Dewan Syariah yang terdiri dari unsur MUI, NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, serta pimpinan BAZNAS Kabupaten Kuningan.

Penetapan besaran zakat fitrah ini merujuk pada hasil pemantauan harga pasar yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, di mana rata-rata harga beras di tingkat konsumen saat ini berada pada kisaran Rp14.000 per kilogram, sesuai ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sekda Kuningan Uu Kusmana menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah bersama Dewan Syariah dengan mempertimbangkan kondisi harga pasar serta masukan syariah dari para ulama.

“Alhamdulillah, hari ini kami telah menyepakati besaran zakat fitrah untuk tahun 2026. Berdasarkan hasil diskusi dan pemantauan harga di lapangan, harga beras di Kuningan saat ini rata-rata Rp14.000 per kilogram. Maka jika diuangkan, zakat fitrah ditetapkan sebesar Rp35.000 per jiwa,” ujar Uu Kusmana.

Lebih lanjut, Sekda mengimbau kepada masyarakat Muslim di Kabupaten Kuningan agar menunaikan zakat fitrah tepat waktu sesuai ketentuan.

“Kami mengimbau kaum muslimin di Kabupaten Kuningan agar dapat segera menunaikan zakat fitrah sesuai ketentuan yang ada, sebagai bentuk ketaatan dalam menjalankan kewajiban agama,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Kabupaten Kuningan Drs. HR. Yayan Sofyan, MM menegaskan bahwa ketetapan tersebut merupakan hasil kolektif yang sah dan disepakati bersama oleh unsur ulama serta organisasi kemasyarakatan Islam.

“Ketetapan ini lahir dari musyawarah bersama Dewan Syariah. Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat Kuningan, baik di lingkungan dinas, instansi, lembaga, maupun masyarakat umum, untuk menyalurkan zakat fitrahnya melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) resmi,” kata Yayan Sofyan.

Dalam rapat penetapan tersebut turut hadir jajaran pimpinan BAZNAS Kabupaten Kuningan, di antaranya Ketua BAZNAS beserta para Wakil Ketua yaitu H. Yusron Kholid, M.Si., Dr. KH. Aang Syarli, Lc., M.Si., dan Dr. Uci Sanusi, M.Pd. 

Hadir pula unsur Kementerian Agama Kabupaten Kuningan yang diwakili Aang Subhanuddin, S.HI., M.H, serta Ketua MUI Kabupaten Kuningan Drs. KH. Dodo Syarif Hidayatullah, M.A. 

Selain itu, rapat juga diikuti pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, meliputi Ketua PD Muhammadiyah Ustadz Dadan Rohmatun Ramdan, Lc, Ketua Persis Ustadz Iwan Setiawan, Ketua PUI Dani Abdul Gani, M.Pd, serta perwakilan PC NU K. Agus Romli.

Melalui penetapan lebih awal ini, diharapkan masyarakat memiliki cukup waktu untuk menunaikan zakat fitrah, sehingga proses penghimpunan dan pendistribusian zakat oleh BAZNAS dapat berjalan lebih tertib, terorganisir, serta tepat sasaran menjelang Idulfitri

(Mulyono)

Kuningan-Lintas Jabar

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebuah lembaga yang mengurusi zakat. Lembaga keagamaan ini ternyata punya daya tarik tinggi bagi sebagian kalangan untuk duduk sebagi pimpinan.

Untuk periode 2026-2030 tim seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuningan resmi mengumumkan hasil Seleksi Administrasi Calon Pimpinan BAZNAS Periode 2026-2031. 

Pengumuman tersebut tertuang dalam Berita Acara Nomor: 004/TIMSEL.BAZNAS/KNG/2026 tertanggal 31 Januari 2026

Yang menarik daya tarik menjadi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional ternyata tidak kalah peminatnya, jika dibandingkan peminat pimpinan BUMD.

Seperti dilihat dari hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan, ada sebanyak 20 peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.

Bahkan peserta yang lolos administrasi didominasi oleh calon pimpinan dengan latar belakang pendidikan tinggi. Dari total 20 peserta tersebut, 3 orang bergelar Doktor (S3), 11 orang Magister (S2), 5 orang Sarjana (S1), serta 1 orang berlatar pendidikan SMA/SMK. 

Menurut Ketua Tim Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kuningan, H. Toni Kusumanto, AP., M.Si., hasil seleksi administrasi menunjukkan tingginya antusiasme sekaligus mutu para pendaftar.

“Ini menjadi modal penting untuk memperoleh pimpinan BAZNAS yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan pengelolaan zakat ke depan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (2/1/2026).

Peserta yang dinyatakan lolos administrasi, lanjutnya,akan mengikuti tiga tahapan seleksi, yakni Seleksi Kompetensi Dasar (CAT), Penulisan Makalah, dan Wawancara.

Seleksi Kompetensi Dasar dan Penulisan Makalah dijadwalkan pada Rabu, 4 Februari 2026, bertempat di Kampus 2 Universitas Kuningan (UNIKU), Fakultas Ilmu Komputer. 

“Adapun tahapan wawancara akan dilaksanakan pada Sabtu-Minggu, 7-8 Februari 2026, di Ruang Rapat Sang Adipati Lantai 2, Setda Kabupaten Kuningan,” jelasnya.

Toni mengatakan, dalam Seleksi Kompetensi Dasar, peserta akan diuji menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) dengan materi meliputi fikih zakat, kebijakan pengelolaan zakat, serta wawasan kebangsaan dan moderasi beragama. 

“Selain itu, peserta juga diwajibkan menyusun makalah yang berisi analisis permasalahan dan gagasan inovatif terkait pengelolaan zakat di Kabupaten Kuningan, yang akan menjadi bahan pendalaman pada tahap wawancara,” katanya.

(Mulyono)