Penulis Mulyono
KUNINGAN – LINTAS
Memiliki rumah sendiri bagi sebagian keluarga bukan lagi sekadar impian sederhana. Harga tanah yang terus bergerak naik, biaya pembangunan yang tidak murah, ditambah kemampuan ekonomi yang terbatas membuat hunian layak terasa semakin jauh dari jangkauan. Namun di Kabupaten Kuningan, harapan itu mulai mendapat jalan.
Program 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah pusat kini mulai didorong masuk ke daerah. Bukan sekadar menjadi program di atas kertas, pemerintah daerah mulai menyiapkan berbagai perangkat pendukung agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga aparatur sipil negara (ASN) dapat memiliki hunian yang layak, aman, dan sehat.
Salah satu kabar yang cukup menarik perhatian datang dari sektor perumahan. Dalam sosialisasi Program 3 Juta Rumah bagi ASN dan MBR di Ruang Rapat Sang Adipati, Gedung Setda Kuningan, Senin (7/9/2026), diperkenalkan hunian Perumahan Graha Kuningan I.
Rumah tipe 36 ditawarkan dengan harga sekitar Rp166 juta. Tak berhenti di sana, skema yang ditawarkan juga mencantumkan DP 0 persen, bebas BPHTB, dengan cicilan mulai sekitar Rp900 ribu per bulan.
Rencana pembangunan perumahan tersebut berada di wilayah Luragung dan Cidahu.
Bagi keluarga yang selama ini hanya mampu menyewa rumah atau tinggal di hunian yang belum layak, angka tersebut tentu menjadi angin segar. Begitu pula bagi ASN berpenghasilan terbatas yang belum memiliki rumah pertama.
Tetapi untuk mewujudkan rumah murah itu, pekerjaan pemerintah daerah tidak sederhana.
Bukan Sekadar Membangun Rumah
Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, U. Kusmana, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh kesiapan pemerintah daerah.
Data calon penerima harus benar-benar valid. Tata ruang harus jelas. Lahan harus tersedia. Perizinan harus dipermudah. Bahkan perbankan dan pengembang harus duduk bersama agar program tidak berhenti pada seremoni.
“Data kepemilikan rumah calon penerima akan divalidasi agar program ini benar-benar menyasar masyarakat MBR dan ASN yang memenuhi kriteria,” ungkapnya.
Artinya, rumah subsidi tidak boleh salah sasaran.
Pemerintah ingin memastikan mereka yang benar-benar belum memiliki rumah dan memenuhi kriteria menjadi penerima manfaat.
Di sinilah berbagai organisasi perangkat daerah mulai mengambil peran.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) didorong menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dokumen ini penting untuk memperlancar proses Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
Sementara itu, BPKAD diminta memetakan aset tanah milik pemerintah daerah yang berpotensi digunakan untuk pembangunan perumahan bersubsidi.
Perizinan pun harus dipangkas dari sisi waktu dan birokrasi. Digitalisasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi salah satu langkah yang didorong agar proses pembangunan dapat berlangsung lebih cepat.
ASN Golongan Rendah Tak Lagi Hanya Jadi Penonton
Program ini juga menyasar kelompok yang selama ini kerap luput dari perhatian ketika bicara soal kepemilikan rumah: ASN berpenghasilan terbatas.
Kepala BKPSDM Kabupaten Kuningan sekaligus Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kuningan, Beni Prihayatno, S.Sos., M.Si., mengatakan sasaran program bukan hanya masyarakat berpenghasilan rendah secara umum.
ASN yang belum memiliki rumah pertama juga menjadi bagian dari sasaran.
Prioritas diarahkan kepada pegawai golongan rendah, PPPK, serta staf non-ASN di lingkungan pemerintah daerah yang tercatat belum memiliki rumah pertama.
“Program ini menjadi peluang bagi ASN dan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian yang layak, aman dan sehat,” kata Beni.
Bagi sebagian pegawai dengan penghasilan terbatas, kemampuan membayar cicilan rumah memang menjadi persoalan tersendiri.
Karena itu, ketika muncul skema rumah tipe 36 dengan harga sekitar Rp166 juta, DP nol persen dan cicilan mulai Rp900 ribu, program tersebut menjadi sesuatu yang patut diperhitungkan.
Tentu, kelayakan setiap calon penerima tetap akan bergantung pada persyaratan dan proses pembiayaan yang berlaku.
Kuningan Sudah Mendapat “Modal Kepercayaan”
Kepala Disperkimtan Kabupaten Kuningan, Dr. H. Deni Hamdani, S.Sos., M.Si., menyebut Kuningan sebelumnya telah mendapatkan penghargaan nasional atas komitmen dan kinerjanya dalam mendukung akselerasi Program 3 Juta Rumah.
Penghargaan itu ternyata bukan sekadar piagam.
Ada manfaat konkret yang mengikuti.
Sebagai tindak lanjut, Kabupaten Kuningan memperoleh tambahan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 250 unit bedah rumah, dengan total nilai mencapai sekitar Rp5 miliar.
Dengan demikian, program perumahan di Kuningan tidak hanya berbicara mengenai pembangunan rumah baru, tetapi juga peningkatan kualitas rumah masyarakat yang sudah ada.
Deni menegaskan penghargaan yang diterima Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., bukanlah garis akhir.
“Penghargaan yang diterima Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, bukan akhir dari pencapaian, melainkan stimulus dan modal kepercayaan dari pemerintah pusat yang harus dijaga,” ujarnya.
Tantangannya: Jangan Sampai Rumah Murah Hanya Jadi Angka
Program 3 Juta Rumah memiliki skema besar: 2 juta rumah untuk wilayah pedesaan, melalui pembangunan maupun renovasi, serta 1 juta rumah baru untuk wilayah perkotaan melalui kemitraan strategis.
Bagi Kuningan, program tersebut membuka peluang besar. Tetapi tantangannya juga jelas.
Rumah murah tidak cukup hanya murah saat ditawarkan. Lokasinya harus layak, aksesnya harus tersedia, legalitasnya jelas, infrastrukturnya mendukung, dan masyarakat penerima benar-benar mampu menanggung pembiayaan jangka panjang.
Karena itu, sinergi pemerintah daerah, perbankan, pengembang dan perangkat daerah menjadi penentu.
Pemerintah Kabupaten Kuningan kini berada pada fase penting: memastikan program nasional itu benar-benar turun menjadi manfaat nyata di tengah masyarakat.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan Program 3 Juta Rumah bukan diukur dari berapa banyak rumah yang diumumkan.
Melainkan dari berapa banyak keluarga yang akhirnya bisa membuka pintu rumahnya sendiri, menyalakan lampu di ruang keluarga, lalu berkata: “Ini rumah kami.”
Dan di Kuningan, perjalanan menuju ke sana kini mulai dibuka—dengan rumah tipe 36 sekitar Rp166 juta, DP 0 persen, serta harapan agar hunian layak tidak lagi menjadi mimpi yang terlalu mahal bagi masyarakat kecil.
Tidak ada komentar: