KUNINGAN – LINTAS NASIONAL
Ada pemandangan yang membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bertanya-tanya ketika menyusuri berbagai wilayah di Kabupaten Kuningan.
Di tengah label Kuningan sebagai salah satu daerah yang masuk kategori miskin ekstrem, Dedi justru mengaku banyak menemukan rumah warga dengan kondisi bangunan yang bagus, bahkan mewah.
Pengalaman melihat langsung kehidupan masyarakat itu membuatnya mempertanyakan ukuran kemiskinan yang disematkan kepada Kabupaten Kuningan.
“Melihat kategori Kuningan miskin saya justru menolak. Sebab, saya ini sering keliling Kuningan dan rumah warga itu sangat bagus-bagus dan mewah,” kata Dedi Mulyadi, dikutip Rabu (2/9/2026).
Bagi Dedi, persoalan kemiskinan tidak cukup hanya dibaca dari satu sisi. Kondisi fisik wilayah ataupun indikator tertentu, menurutnya, perlu dilihat bersama dengan kenyataan kehidupan masyarakat di lapangan. Sebab, apa yang ia temui ketika berkeliling Kuningan memberikan gambaran yang berbeda.
Rumah-rumah warga yang ditemuinya banyak memiliki kondisi bangunan yang baik. Pemandangan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan: jika kondisi tempat tinggal sebagian masyarakat terlihat baik, bagaimana Kuningan bisa masuk dalam kategori daerah miskin ekstrem?
Namun, persoalan ekonomi masyarakat Kuningan tentu tidak berhenti pada kondisi rumah.
Di balik rumah-rumah yang terlihat bagus itu, terdapat cerita lain tentang bagaimana sebagian warga Kuningan harus mencari penghidupan hingga ke luar daerah.
Kuningan selama ini dikenal sebagai daerah yang banyak warganya merantau. Mereka mencari nafkah dengan berbagai usaha sederhana, mulai dari berjualan bubur kacang hijau, kopi, hingga mi instan.
Bagi sebagian warga, usaha tersebut menjadi jalan untuk mempertahankan kehidupan sekaligus memenuhi kebutuhan keluarga.
Tetapi, menurut Dedi, jumlah pelaku usaha asal Kuningan kini mulai berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Persaingan usaha yang semakin ketat menjadi salah satu tantangan. Di berbagai daerah, termasuk kota-kota besar, para pedagang asal Kuningan harus berhadapan dengan pelaku usaha dari daerah lain. Salah satunya adalah keberadaan warung Madura yang kini mudah ditemui di berbagai wilayah.
“ Kini jumlah tidak banyak seperti tahun-tahun sebelumnya. Apalagi kondisi di setiap daerah atau di kota besar, pelaku usaha warga Kuningan ini dihadapkan dengan pesaingnya atau kita kenal dengan warung Madura,” ujarnya.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan ekonomi masyarakat tidak selalu dapat diukur hanya dari tampilan sebuah rumah atau kondisi lingkungan tempat tinggal.
Ada warga yang memiliki rumah bagus, tetapi tetap harus merantau jauh untuk memperoleh penghasilan. Ada pula masyarakat yang bertahan melalui usaha kecil di tengah persaingan yang semakin ketat.
Karena itu, Dedi menilai pemerintah memiliki pekerjaan penting untuk memperkuat kemampuan masyarakat, terutama dari sisi sumber daya manusia dan pengelolaan usaha.
“Terutama pemerintah harus dapat memberikan pembekalan secara SDM tentang tertib manajemen,” katanya.
Menurut Dedi, kemampuan mengelola usaha secara tertib menjadi bagian penting agar masyarakat tidak hanya mampu membuka usaha, tetapi juga dapat mempertahankannya dan berkembang di tengah persaingan.
Tak berhenti pada gagasan peningkatan kapasitas masyarakat, Dedi juga menawarkan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk membangun usaha besar atau toko modern yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Gagasan itu membuka kembali pembicaraan mengenai wajah ekonomi Kuningan.
Sebab, di satu sisi terdapat label kemiskinan ekstrem. Di sisi lain, Dedi melihat rumah-rumah warga yang menurutnya bagus dan mewah, sekaligus menemukan masyarakat Kuningan yang selama bertahun-tahun mengandalkan usaha kecil dan perantauan sebagai sumber penghasilan.
Pada akhirnya, persoalan yang disoroti Dedi bukan sekadar soal bagaimana Kuningan diberi label miskin atau tidak miskin.
Lebih dari itu, ada pertanyaan yang perlu dijawab bersama: seberapa jauh ukuran kemiskinan mampu menggambarkan kehidupan masyarakat yang sesungguhnya di lapangan?
Pertanyaan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk melihat persoalan ekonomi Kuningan secara lebih utuh—bukan hanya dari angka, tetapi juga dari kehidupan nyata masyarakatnya.
(Mulyono)
Tidak ada komentar: