KUNINGAN – Lintas

 Pemkab Kuningan mematangkan persiapan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-528 Kuningan. Evaluasi akhir dilakukan untuk memastikan seluruh agenda berjalan optimal, meriah, menghibur, edukatif, sekaligus memperkuat nilai-nilai budaya daerah.

Rapat evaluasi digelar di Ruang Rapat Sang Adipati, Lantai 2 Gedung, Kamis (13/8/2026). Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan U. Kusmana, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Panitia Hari Jadi ke-528 Kuningan.

U. Kusmana mengatakan, rapat evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan kesiapan seluruh rangkaian kegiatan. Ia mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat Kabupaten Kuningan untuk turut berpartisipasi memeriahkan berbagai kegiatan yang telah disiapkan.

“Seluruh ASN dan masyarakat diharapkan dapat ikut serta dan memeriahkan seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI dan Hari Jadi ke-528 Kuningan,” ungkapnya.

Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan dikemas secara gebyar, meriah, menghibur dan mengedukasi, sekaligus mengangkat nilai-nilai budaya. Dengan demikian, peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kuningan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi dapat dirasakan manfaat dan kemeriahannya oleh masyarakat.

“Harapannya seluruh rangkaian kegiatan dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kuningan,” tegasnya.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan, seluruh perangkat daerah diminta hadir dalam setiap rangkaian acara. Kehadiran tersebut penting untuk memperkuat koordinasi sekaligus memastikan setiap agenda berjalan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

U. Kusmana juga mendorong keterlibatan aparatur desa dan masyarakat dalam sejumlah agenda yang dapat diikuti bersama. Salah satunya dengan memfasilitasi masyarakat menyaksikan live streaming Sidang Paripurna Hari Jadi Kuningan maupun pidato Presiden Republik Indonesia melalui balai desa.

Sementara itu, rangkaian HUT ke-81 RI akan memasuki sejumlah agenda utama pada 14 hingga 17 Agustus 2026. Di antaranya penyampaian pidato Presiden RI, pengukuhan Paskibraka, Taptu, Apel Kehormatan dan Renungan Suci, upacara pemberian remisi, upacara peringatan detik-detik Proklamasi, hingga upacara penurunan bendera.

Adapun rangkaian Hari Jadi ke-528 Kuningan berlangsung hingga September dengan berbagai agenda. Mulai dari Bupati Cup yang masih berlangsung, Gema SAUMIMA, Maulid Nabi dan Haul Syekh Maulana Akbar, ziarah makam, Sidang Paripurna, Ciremai Coffee Culture, khitan massal, Seba Sapton dan Babarit, Melesat Run 5K, Bupati Saba Lembur, hingga Karnaval Budaya yang akan digelar pada Minggu pagi, 13 September 2026.

Karnaval Budaya diharapkan menjadi salah satu agenda yang tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ruang edukasi dan apresiasi terhadap kekayaan seni serta budaya Kuningan

Rapat evaluasi turut dihadiri unsur TNI-Polri, perangkat daerah, Sekretariat DPRD, organisasi olahraga, Dewan Kebudayaan, PDAU, serta berbagai pihak yang terlibat dalam menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan.

U. Kusmana menuturkan, kesiapan teknis, kolaborasi lintas sektor, dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar peringatan HUT ke-81 RI dan Hari Jadi ke-528 Kuningan berlangsung sukses.

“Melalui kolaborasi semua pihak, kita berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung meriah, menghibur, edukatif, sekaligus semakin memperkuat nilai-nilai budaya daerah,” pungkasnya.

(Mulyono)

Dr. Muntasyir, MA (Kepala Bidang Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh)

Jakarta-Lintas

Pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Pesantren (Ditjen Pesantren) sebagai lembaga setingkat eselon I di Kementerian Agama. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 yang ditandatangani Menteri Agama RI Prof. KH. Nasaruddin Umar pada 4 Agustus 2026. PMA ini tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama yang menjadi landasan pembentukan struktur baru tersebut.

Lahirnya Ditjen Pesantren bukan sekadar pergantian nomenklatur birokrasi. Ia merupakan penanda penting dalam sejarah relasi negara dan pesantren: sebuah pengakuan kelembagaan yang lebih tegas terhadap institusi pendidikan Islam yang telah hidup dan berkembang jauh sebelum sistem pendidikan modern Indonesia terbentuk.

Selama ini, urusan pesantren berada dalam struktur Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Dengan hadirnya Ditjen Pesantren, negara menyediakan ruang kelembagaan yang lebih khusus untuk menangani kompleksitas pesantren. Sebab, pesantren bukan hanya lembaga pendidikan formal. Di dalamnya terdapat tradisi keilmuan, dakwah, pendidikan nonformal, pemberdayaan masyarakat, sekaligus potensi ekonomi dan kemandirian umat.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Prof. Kamaruddin Amin menyebut pembentukan Ditjen Pesantren merupakan amanah sekaligus tindak lanjut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Prosesnya pun tidak singkat. Setelah melalui tahapan panjang, termasuk izin prakarsa Presiden pada Oktober 2025, struktur baru itu akhirnya terwujud.

Jangan Berhenti pada Struktur

Pembentukan Ditjen Pesantren diharapkan membuat koordinasi program dan anggaran lebih efektif. Yang lebih penting, kebijakan ini harus mampu meningkatkan kualitas guru dan santri, memperkuat kelembagaan, meningkatkan mutu pendidikan, serta memperluas rekognisi lulusan pesantren, termasuk Ma’had Aly.

Kamaruddin menyebut penguatan struktur tersebut sebagai bentuk afirmasi negara terhadap pesantren. Ia berharap pesantren berkembang menjadi prototipe pendidikan Islam khas Nusantara yang mampu merawat tradisi sekaligus mengambil peran penting dalam membangun peradaban bangsa dan memberdayakan umat.

Harapan itu menemukan momentumnya menjelang peringatan ke-81 Kemerdekaan Indonesia Tahun 2026. Namun, pengakuan negara tidak boleh berhenti pada pembentukan struktur birokrasi. Justru menurut hemat saya, setelah Ditjen Pesantren berdiri, ujian sesungguhnya dimulai.

Semoga saja -- jangan sampai kemudian lahir birokrasi baru, tetapi persoalan lama di pesantren tetap sama. Ditjen Pesantren harus hadir dalam bentuk kebijakan yang terasa di ruang kelas, asrama, perpustakaan, laboratorium, unit usaha, dan kehidupan masyarakat sekitar pesantren.

Agenda besarnya jelas: peningkatan kompetensi pendidik, penguatan sarana-prasarana, pengembangan ekonomi pesantren, peningkatan mutu pendidikan, digitalisasi, serta perluasan akses terhadap berbagai program pemerintah. Semua itu harus dikerjakan dengan pendekatan yang memahami keragaman dan kultur pesantren.

Karena itu, dalam padangan saya -- Ditjen Pesantren membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, berintegritas, dan memahami dunia pesantren. Pesantren bukan objek kebijakan, melainkan mitra strategis negara dalam membangun sumber daya manusia, memperkuat kehidupan sosial, dan memberdayakan umat.

Pada titik inilah Ditjen Pesantren harus membawa visi yang lebih besar: membangun hubungan baru yang setara antara negara dan pesantren. Negara hadir untuk menguatkan, bukan menyeragamkan; memfasilitasi, bukan menghilangkan karakter.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Ditjen Pesantren bukanlah seberapa besar struktur organisasinya, seberapa besar anggarannya -- melainkan seberapa nyata perubahan yang dirasakan pesantren dan umat. Sebab, bagi pesantren, yang paling dibutuhkan bukan tambahan birokrasi, tetapi kebijakan yang menghadirkan kemaslahatan, kemandirian, dan masa depan yang lebih kuat bagi umat dan bangsa.

Dr. Muntasyir, MA (Kepala Bidang Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh)

(***)

Kuningan-Lintas

 Jajaran TNI turun langsung memperkuat upaya pemadaman kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Rabu (12/8/2026).

Dukungan TNI menjadi salah satu kekuatan penting dalam penanganan kebakaran yang sejak pukul 03.00 WIB melanda area TPA seluas sekitar 3 hektare tersebut.

Kodim 0615/Kuningan mengerahkan satu unit kendaraan pemadam kebakaran ke lokasi. Tak hanya itu, Yonif TP 839/Satria Abyakta turut bergerak dengan menurunkan dua unit kendaraan pemadam untuk membantu petugas menangani kobaran api.

Tambahan armada dari jajaran TNI tersebut memperkuat upaya pemadaman di tengah keterbatasan sarana yang tersedia di lokasi. Sebelumnya, petugas hanya didukung tiga unit kendaraan pemadam kebakaran.

Kehadiran personel dan armada TNI juga mempercepat penanganan di lapangan. Babinsa Koramil 1511/Jalaksana bersama warga sebelumnya telah melakukan upaya awal setelah menerima laporan kebakaran.

Kebakaran TPA menjadi tantangan tersendiri karena api tidak hanya membakar permukaan tumpukan sampah, tetapi juga berpotensi merambat ke bagian dalam. Kondisi kemarau turut membuat proses pemadaman membutuhkan waktu dan penanganan ekstra.

Hingga pukul 15.00 WIB, personel gabungan masih melakukan penyiraman dan pendinginan untuk memastikan titik-titik api benar-benar padam. Petugas juga terus mengantisipasi munculnya kembali api dari dalam tumpukan sampah.

Sinergi antara TNI, petugas pemadam kebakaran, Babinsa, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menangani kebakaran tersebut. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Jalaksana.

(Mulyono)

Kuningan - Lintas Nasional

Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., menghadiri peringatan Dies Natalis ke-70 SMP Negeri 1 Cilimus, Kamis (6/8/2026). Momentum tersebut menjadi ajang refleksi sekaligus penguatan komitmen untuk terus menghadirkan pendidikan yang unggul, inovatif, dan berkarakter.

Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala SMPN 1 Cilimus, Ida Nurhaida, M.Pd., yang mengungkapkan rasa bangga atas kehadiran Bupati. Menurutnya, sejak menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Daerah, hingga kini menjadi Bupati, Dian Rachmat Yanuar selalu memberikan perhatian dan dukungan terhadap kemajuan SMPN 1 Cilimus.

Ia menyampaikan, sekolah yang berdiri sejak 16 Juli 1954 tersebut terus mencatatkan berbagai prestasi, mulai dari keberhasilan siswa memecahkan rekor nasional cabang atletik lompat tinggi, prestasi O2SN tingkat provinsi, juara lomba dongeng tingkat Ciayumajakuning, hingga capaian nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) tertinggi di Kabupaten Kuningan. Selain itu, SMPN 1 Cilimus juga berhasil meraih BOS Kinerja atas kemajuan sekolah.

Di bidang pembentukan karakter, sekolah menerapkan berbagai program seperti murajaah surat pendek setiap pergantian jam pelajaran, pembacaan Asmaul Husna sebagai bagian dari syarat kelulusan, hingga penerapan kontrak perilaku positif yang mengedepankan pembinaan dibanding hukuman. Sementara dari sisi sarana, sekolah telah mengembangkan pembelajaran berbasis digital melalui laboratorium komputer, TV Merah Putih, podcast, dan mini teater.

Dalam sambutannya, Bupati Dian Rachmat Yanuar mengapresiasi dedikasi seluruh keluarga besar SMPN 1 Cilimus yang selama tujuh dekade konsisten berkontribusi mencetak sumber daya manusia berkualitas.

“Usia 70 tahun adalah usia platinum. Ini menggambarkan kematangan, dedikasi, dan kontribusi panjang SMP Negeri 1 Cilimus dalam dunia pendidikan. Sekolah ini telah melahirkan banyak alumni yang sukses di berbagai bidang dan itu menjadi kebanggaan Kabupaten Kuningan,” ujarnya.

Bupati menilai keberhasilan sekolah tidak lepas dari kepemimpinan yang berani keluar dari zona nyaman serta terus menghadirkan inovasi.

“Saya melihat SMP Negeri 1 Cilimus selalu berani melakukan terobosan. Kepala sekolah dan guru-gurunya memiliki semangat untuk terus berkembang. Inilah yang harus menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lainnya,” katanya.

Bupati juga menekankan bahwa kunci utama dalam menjalankan profesi adalah mencintai pekerjaan yang diemban.

“Kalau kita mencintai pekerjaan, maka kreativitas dan inovasi akan lahir dengan sendirinya. Kita akan menikmati setiap proses dan terdorong memberikan yang terbaik bagi institusi yang kita banggakan,” tegasnya

Selain itu, Bupati mengajak seluruh alumni untuk terus menjaga kepedulian terhadap almamater serta memperkuat jejaring kolaborasi antara sekolah, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

“Keberhasilan sebuah sekolah tidak bisa dibangun sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan jejaring yang kuat. Saya mengapresiasi ikatan alumni SMP Negeri 1 Cilimus yang terus memberikan dukungan nyata bagi kemajuan sekolah,” ungkapnya.

Kepada para siswa, Bupati berpesan agar tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga membangun karakter, akhlak, serta keterampilan.

“Pendidikan bukan hanya soal kecerdasan intelektual. Yang tidak kalah penting adalah kecerdasan spiritual, sosial, emosional, dan karakter. Anak-anak yang sukses adalah mereka yang memiliki keseimbangan antara ilmu pengetahuan, keterampilan, dan akhlak yang baik,” pesannya.

Mengakhiri sambutannya, Bupati berharap Dies Natalis ke-70 menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen seluruh keluarga besar SMPN 1 Cilimus untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan.

“Selamat ulang tahun ke-70 SMP Negeri 1 Cilimus. Teruslah menjadi sekolah yang unggul, inovatif, dan mampu mencetak generasi emas menuju Kuningan Melesat,” pungkasnya.

KUNINGAN – Lintas 

Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., menghadiri sekaligus membuka Musyawarah Daerah (Musda) II Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Kuningan di Aula Serbaguna Desa Maniskidul, Kecamatan Jalaksana, Sabtu (4/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Rangga Apriatna, S.STP., M.AP., Ketua PABPDSI Jawa Barat Ibnu Katsir, M.Ag., Ketua PABPDSI Kabupaten Kuningan Drs. H. Yayat Apriatna, M.M., Ketua Dewan Penasehat PABPDSI Kabupaten Kuningan Dr. H. Toto Toharudin, M.Pd., M.H., unsur Forkopimda atau yang mewakili, Camat Jalaksana Asikin, S.IP., M.Si., Kepala Desa Maniskidul Maman Sadiman, serta peserta Musda II PABPDSI se-Kabupaten Kuningan.

Musda yang mengusung tema “Musda Kedua PABPDSI sebagai Momentum Evaluasi, Konsolidasi, dan Regenerasi Kepemimpinan Organisasi yang Lebih Berkualitas” menjadi forum tertinggi organisasi dalam mengevaluasi perjalanan kepengurusan sekaligus menentukan arah dan kepemimpinan PABPDSI Kabupaten Kuningan untuk periode selanjutnya.

Dalam sambutannya, Bupati Dian menegaskan bahwa Musda tidak boleh dimaknai hanya sebagai forum memilih ketua baru, melainkan menjadi ruang evaluasi organisasi terhadap berbagai program yang telah dijalankan.

“Musda bukan hanya soal siapa yang menjadi ketua. Yang paling penting adalah mengevaluasi program, melihat mana yang berhasil, mana yang perlu diperbaiki sehingga organisasi semakin bermanfaat bagi anggotanya dan masyarakat,” tegasnya.

Bupati mengapresiasi dedikasi pengurus PABPDSI Kabupaten Kuningan yang dinilai konsisten memperjuangkan kepentingan anggota BPD melalui berbagai program peningkatan kapasitas, pembentukan kepengurusan di tingkat kecamatan, hingga membangun komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah.

Menurutnya, organisasi yang kuat adalah organisasi yang berani melakukan evaluasi secara jujur, mampu membangun jejaring, serta menjaga komunikasi yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan.

Bupati juga menekankan pentingnya hubungan kemitraan yang seimbang antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa. Menurutnya, BPD memiliki fungsi strategis sebagai mitra kepala desa dalam menjalankan pemerintahan sekaligus menjadi penyalur aspirasi masyarakat.

“Harmonis bukan berarti selalu sepakat. Ketika ada kebijakan yang kurang tepat, BPD harus berani menyampaikan kritik yang objektif dan konstruktif berdasarkan aspirasi masyarakat. Itulah fungsi kemitraan yang sesungguhnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut membagikan pengalamannya mengikuti forum kepala daerah tingkat nasional yang membahas penguatan otonomi daerah. Ia menilai kebijakan pemerintah pusat perlu mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah agar pembangunan berjalan lebih efektif.

Bupati juga memaparkan berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam membuka jejaring dengan pemerintah pusat, kementerian, dan DPR RI sehingga berhasil memperoleh dukungan anggaran pembangunan, di antaranya pembangunan Jalan Lingkar Selatan, program peningkatan jalan desa, hingga perbaikan puluhan ruas jalan kabupaten.

Menurutnya, kemampuan membangun jejaring menjadi salah satu kunci percepatan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah.

“Pemimpin hari ini harus pandai membuka jejaring. Tidak hanya bupati, tetapi juga kepala dinas, kepala desa, hingga organisasi seperti PABPDSI harus mampu membangun komunikasi dan kolaborasi agar peluang pembangunan semakin terbuka,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh anggota BPD untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah desa yang mampu mengawal kebijakan secara objektif, kritis, dan konstruktif demi kemajuan desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menutup sambutannya, Bupati berharap Musda II mampu melahirkan kepemimpinan yang amanah, visioner, dan mampu memperkuat peran PABPDSI sebagai organisasi yang semakin solid serta memberi manfaat nyata bagi seluruh anggota BPD di Kabupaten Kuningan.

Sementara itu, Ketua Panitia Musda II PABPDSI Kabupaten Kuningan, Ajat, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Musda merupakan amanah organisasi sekaligus forum musyawarah tertinggi di tingkat kabupaten yang memiliki nilai strategis bagi keberlangsungan PABPDSI.

Menurutnya, PABPDSI hadir bukan sekadar organisasi formal, tetapi menjadi rumah besar perjuangan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam memperkuat komunikasi, koordinasi, solidaritas, serta memperjuangkan peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, perlindungan tugas dan fungsi, hingga kesejahteraan anggota BPD.

“Melalui Musda II ini kami berharap lahir gagasan-gagasan besar, keputusan strategis, dan kepemimpinan organisasi yang mampu membawa PABPDSI Kabupaten Kuningan semakin maju, solid, berwibawa, serta benar-benar menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan anggota BPD,” ujarnya.

Ajat menjelaskan, Musda II mengagendakan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode 2021–2026, penyusunan program kerja organisasi periode berikutnya, perumusan rekomendasi strategis, serta pemilihan formatur kepengurusan baru.

Kegiatan tersebut diikuti unsur pengurus daerah, pengurus kecamatan, perwakilan anggota BPD se-Kabupaten Kuningan, serta tamu undangan dari berbagai unsur. Dari 32 kecamatan di Kabupaten Kuningan, sebanyak 27 pengurus kecamatan hadir sehingga pelaksanaan Musda dinyatakan memenuhi kuorum.

Di akhir laporannya, Ajat menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan, jajaran pengurus PABPDSI, seluruh panitia pelaksana, anggota BPD, serta Pemerintah Desa Maniskidul yang telah memberikan dukungan sehingga Musda II dapat terselenggara dengan baik. Ia berharap forum tersebut menghasilkan keputusan terbaik yang semakin memperkuat eksistensi PABPDSI dalam mendukung kemajuan pemerintahan desa di Kabupaten Kuningan 

(Mulyono)

Kuningan-Lintas Nasional

Puluhan perangkat Desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kuningan berangkat ke Jakarta. 

Bukan untuk pelesiran, tetapi untuk menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PPDI tahun 2026 di Jakarta pada Rabu (17/6/2026) kemarin.

Ketua PPDI Kabupaten Kuningan, Ade Sudiman, yang dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan, rakernas PPDI tahun 2026 ini mengasilkan beberapa rekomendasi PPDI yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat, khususnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; serta Badan Kepegawaian Negara.

Kejelasan status perangkat desa salah satu yang menjadi sorotan. 

Berikut Rekomendasi Rapat Kerja Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Umum PPDI Sarjoko SH MIP dan Sekretaris Jenderal Muhammad Nuh, S.E.

Dengan ini Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), sebagai bentuk representasi dan guna memperjelas status kepegawaian Perangkat Desa berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional, merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam rangka memperjelas status kepegawaian Perangkat Desa, Persatuan Perangkat Desa Indonesia mengusulkan agar Perangkat Desa tercatat dalam Badan Kepegawaian Negara sebagai Pegawai Aparatur Pemerintah Desa.

Mendesak kepada Pemerintah melalui kementerian terkait dan Pemerintah Daerah agar segera menyelesaikan permasalahan keterlambatan Penghasilan Tetap Perangkat Desa yang terjadi di beberapa daerah.

Jaminan kesehatan tetap diberikan kepada Perangkat Desa yang sudah purna.

Mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi adanya beasiswa khusus bagi anak-anak Perangkat Desa yang kuliah di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

Mengusulkan agar dimasukkannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ketentuan mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) dan Penghasilan Tetap ke-13 bagi Perangkat Desa.

Demikian rekomendasi ini dibuat bersama untuk menjadi perhatian dan dasar kerja sama dari semua pihak.

Ketua PPDI Kuningan Ade Sudiman, pada kuninganmass.com mengaku perjuangan masih berlanjut. Selain Rakernas PPDI yang menghasilkan rekomendasi untuk pemerintah, beberapa perwakilan PPDI Pusat dan Provinsi, termasuk Ketua PPDI Kuningan, akan bersilaturahmi ke tokoh nasional, Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

“Lanjut ke Solo Jawa Tengah meneruskan hasil Rakernas, bersilaturahmi ke rumah tokoh nasional Presiden Ri Ke 7 Bp Ir Joko Widodo sekaligus bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka,” ucapnya. 

(Mulyono)

Kuningan - Lintas Nasional

Orientasi Anggota Baru (OAB) angkatan ke 32 Ikatan Mahasiswa Kuningan (IMK) Wilayah Cirebon yang diikuti sebanyak 30 peserta hari ini, Minggu (14/6/2026) bertempat di Aula Kopi Lendot Jl. Pakuwon, Desa Sadamantra – Kuningan ditutup Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani, SH. M.Kn.

Dalam sambutannya Wabup Tuti menyampaikan apresiasi kepada IMK yang telah menyelenggarakan OAB dan selamat kepada para peserta.

“OAB bukan hanya sekedar kegiatan seremonial melainkan sebagai bagian dari proses pembentukan karakter, penanaman nilai kebersamaan, dan penguatan identitas sebagai mahasiswa, ” ujarnya.

Menurutnya, menjadi mahasiswa tidak cukup pintar diruang kelas. Organisasi kemahasiswaan IMK merupakan wadah yang sangat baik untuk melatih kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim serta kepekaan sosial.

Lebih lanjut, Wabup Tuti menegaskan sebagai mahasiswa tugas utama saudara adalah menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh.

“Kampus adalah tempat menempa kemampuan intelektual, memperluas wawasan dan membangun kompetensi yang kelak akan menjadi bekal dalam mengabdi kepada masyarakat”, tandasnya.

Wabup Tuti Berpesan agar ilmu, pengalaman, dan nilai-nilai yang diperoleh selama OAB menjadi bekal untuk menjadi manusia unggul, berdaya saing, dan memiliki kepedulian terhadap daerah serta bangsa.

Sementara itu dalam laporannya Ketua Umum IMK Wilayah Cirebon Muhammad Wirya Nur. F. Menjelaskan orientasi ini merupakan gerbang awal didalam proses berorganisasi bersama organisasi primordial yang merupakan wadah bagi mahasiswa mengembangkan kapasitas diri.

Menurutnya, setelah 3 hari 2 malam peserta digembleng dan bina baik materi, teoritis dan praktis, OAB ini diharapkan bisa bermanfaat dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi semangat api perjuangan para mahasiswa dalam menimba ilmu untuk menjadi leader dimasa depan dan bisa bersinergi dengan pemerintah daerah.

“Jadilah agent of change, tugas pokok mahasiswa itu belajar di kampus menimba ilmu setelah belajar kawan-kawan jadi utusan-utusan untuk ikut serta memajukan Kabupaten Kuningan,”. Pungkasnya

(Mulyono)

Kuningan - Lintas Jabar 

Menjelang Idul Fitri 1447 H, Bupati Kuningan didampingi Wabup, Unsur Muspida dan Kepala Perangkat Daerah melakukan monitoring memastikan kesiapan infrastruktur jalan sekaligus stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, Kamis (19/3/2026).

Rombongan berangakat dari Pendopo dengan mengendarai sepeda motor, masuk ke Tugu Sejati, Tugu Ikan Sampora ke Posko Angkutan Lebaran BPTD Kelas I Jawa Barat, Pasar Cilimus, Toserba Fajar Jalaksana hingga Terminal Tipe A Kertawangunan.

Bupati Kuningan Dr. H..Dian Rachmat Yanuar, M.Si mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan kesiapan menyeluruh, khususnya terkait kelancaran arus mudik dan kondisi harga bahan pokok di masyarakat.

“Hari ini kami bersama Forkopimda mengecek kesiapan Lebaran. Melihat langsung kondisi di lapangan, termasuk arus mudik yang mulai mengalami peningkatan,” ujarnya.

Selain memantau lalu lintas, rombongan juga melakukan pengecekan harga kebutuhan pokok di Pasar Cilimus. Dari hasil monitoring, terdapat kenaikan pada sejumlah komoditas, terutama cabai, daging ayam, dan daging sapi.

“Memang ada kenaikan, terutama cabai dan daging, sekitar 10-15 persen, seperti harga daging sapi yang biasanya di hari biasa Rp 150 ribu, sekarang mencapai Rp. 170 ribu, daging Ayam Rp. 44 ribu dan cabai rawit tembus harga Rp. 45 ribu,” sebutnya.

Untuk menjaga stabilitas harga, Pemkab Kuningan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya melalui program Gerakan Pangan Murah, Operasi Pangan Murah, serta Operasi Pasar Murah yang dinilai efektif menekan laju inflasi.

Bupati juga menuturkan, pentingnya sinergitas lintas sektor dalam menghadapi momentum Lebaran. “Persiapan Lebaran ini menyangkut banyak hal, mulai dari lalu lintas, sembako hingga wisata. Maka kita hadir bersama Forkopimda untuk memastikan semuanya aman dan lancar,” katanya.

Selain itu, Bupati juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying). “Stok aman, pasokan lancar, harga masih terjangkau, dan distribusi juga tidak ada kendala,” katanya.

Tampak pasar begitu ramai bahkan berjubel, sibuk pedagang dan penjual melakukan transaksi. Salah seorang pedagang di Pasar Cilimus, Uti (30) penjual sayuran yang sudah berlangsung 5 tahun ini, mengaku bahwa ada kenaikan cabe rawit mencapai Rp 45 ribu dan tomat Rp 30 ribu.

“Alhamdulillah pembeli rame, untuk stok sayuran masih aman. Masalah harga biasa kalau menjalang lebaran ada kenaikan, tapi stabil,” ungkapnya.

Hadir juga turut monitoring Ketua DPRD, Kapolres, Perwakilan Dandim 0615 Kuningan, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Sekda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, serta para kepala Perangkat Daerah.

(Mulyono)

Kuningan-Lintas Jabar 

Pemerintah Kabupaten Kuningan terus memperkuat identitas budaya daerah melalui peresmian Tugu Angklung di Jalan Cipari-Cisantana, Kecamatan Cigugur, Rabu (18/03/2026). 

Peresmian yang dipimpin langsung Bupati Kuningan ini, menjadi salah satu langkah strategis dalam menegaskan posisi Kabupaten Kuningan sebagai daerah yang memiliki kontribusi penting dalam perkembangan angklung diatonis, yang kini telah dikenal hingga ke tingkat internasional.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Kuningan, Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan, Forkopimda, para camat, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP), pimpinan BUMD, serta berbagai unsur masyarakat dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si menyampaikan, peresmian Tugu Angklung bukan sekadar pembangunan simbol fisik, melainkan bentuk penghormatan terhadap sejarah panjang dan perjuangan para tokoh budaya dalam mengembangkan angklung sebagai warisan budaya bangsa.

“Hari ini merupakan momentum yang sangat bersejarah dan membanggakan bagi masyarakat Kabupaten Kuningan. Tugu Angklung ini menjadi penegasan bahwa daerah kita memiliki peran penting sebagai tanah lahirnya angklung diatonis yang telah mendunia,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa angklung saat ini tidak lagi hanya dipandang sebagai alat musik tradisional, melainkan telah berkembang menjadi media komunikasi budaya yang bersifat universal, mampu menjangkau berbagai kalangan dan lintas negara.

Bupati Dian juga mengulas peran tokoh-tokoh budaya Kuningan, di antaranya Kuwu Citangtu atau yang dikenal sebagai Pak Kucit, bersama muridnya Daeng Sutigna, yang berjasa dalam mengembangkan angklung dari tangga nada pentatonis menjadi diatonis. Inovasi tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan angklung hingga dapat diterima secara luas di dunia internasional.

“Kalimat ‘Dari Kuningan Menyapa Dunia’ yang akan terukir pada prasasti bukanlah sekadar slogan, melainkan refleksi dari kontribusi nyata daerah ini dalam memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia global,” tegas Bupati Dian.

Selain memiliki nilai seni dan budaya, Bupati juga menyoroti nilai historis angklung yang turut menjadi bagian dalam perjalanan bangsa, termasuk dalam momentum penting seperti Perundingan Linggarjati, yang memperlihatkan peran budaya dalam memperkuat identitas nasional di tengah dinamika diplomasi.

Peresmian Tugu Angklung ini juga menjadi simbol penguatan nilai-nilai toleransi yang telah lama tumbuh di wilayah Cigugur, yang dikenal sebagai daerah dengan keberagaman budaya dan keharmonisan sosial yang terjaga.

Kegiatan berlangsung dengan khidmat dan meriah, ditandai dengan penandatanganan prasasti serta penampilan seni budaya dari DNR dan Diwangkara yang menambah semarak suasana acara.

Melalui peresmian ini, Pemerintah Kabupaten Kuningan berharap Tugu Angklung dapat menjadi ikon baru daerah, sekaligus sarana edukasi dan destinasi budaya yang mampu menarik minat masyarakat luas serta memperkuat kebanggaan terhadap warisan budaya lokal.

Ke depan, keberadaan Tugu Angklung diharapkan tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi penggerak dalam pelestarian dan pengembangan seni budaya, khususnya angklung, agar tetap lestari dan terus berkembang di tengah arus globalisasi.

(Mulyono)

Kuningan - Lintas Jabar

Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Tidak Sekolah di Kabupate Kuningan diakui masih tinggi. Umumnya disebabkan oleh kultur masyarakat yang masih menilai kurang penting untuk menyekolahkan anak anaknya. Mereka lebih cenderung mendorong anaknya untuk merantau ke kota untuk berdagang atau mencari kerja.

Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dinilai kurang berhasil dalam meningkatkan kwalitas pendidikan masyarakat kalau tidak boleh dibilang gagal.

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Elon Carlan melakukan langkah terbosan untuk mengantisipasi hal tersebut.

Pada hari Kamis, 5/3, lalu, pihaknya mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pendidikan kabupaten Kuningan tahun 2026 di Audoturium SLB Taruna Mandiri, APS dan ATS dijadikan sebagai pokok bahasan.

Elon saat itu menginformasikan pola baru dengan metode kolaboratif dan partisipatif. Metode ini diharapkan nantinya akan mampu menjawab persoalan ATS dan APS. Polanya yaitu dengan membuka kelas jauh, membuka kejar paket yang berbasis desa dan kelurahan. 

Sasarannya semua warga yang tidak tamat sekolah SMP dan SMA dan tidak mengenal batas usia.

"Mau 40 tahun , 50 tahun bisa ikut jadi warga belajar. Metode pembelajarannya pun sederhana yaitu pembelajaran berbasis aktivitas dan diselenggarakan di desa masing-masing tempat tinggal warga belajar" jelas Elon.

Namun, langkah tersebut mendapat kritik dan sindiran dari salah satu Pengamat Dunia Pendidikan Suprianto. Apakah metede yang dilontarkan Kepala Dinas Pendidikan benar benar untuk meningkatkan kwalitas pendidikan atau hanya sebuah strategi untuk menarik dana dari pusat ke daerah.

Yang kedua, dia juga mempertanyakan dasar hukumnya, serta bagaimana status legalitas lulusan para warga belajar.

“Yang saya tahu kalaupun ada lembaga resmi yaitu non formal adalah PKBM yang jelas dasar hukumnya,” katanya.

Jadi yang jadi pertanyaan adalah lembaga resmi yang nengekuarkan ijazah bagi pawa warga belajar yang sudah lulus. Kalau misalnya, lanjut Suprianto, lembaga yang mengeluarkan ijazah itu masih dipertanyakan payung hukumnya, berarti legalitas ijazahnya nanti masih dipertanyakan.

Sayangnya, saat hal ini akan dikonfirmasikan kepada Kadisdik, beliau tidak ada di tempat.

 (Redaksi) 

KUNINGAN — Lintas Jabar 

Di tengah berbagai klaim keberhasilan program bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang digembar-gemborkan pemerintah daerah dan Baznas Kabupaten Kuningan, fakta berbeda justru ditemukan di lapangan.

Seorang warga miskin di Desa Kertawangunan, Kecamatan Sindangagung, Nana Suharna, hingga kini masih tinggal di gubuk reot yang hampir roboh tanpa pernah tersentuh bantuan sosial dari pemerintah.

Ironisnya, beberapa minggu lalu bagian dapur rumah Nana ambruk diterjang angin kencang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerusakan itu semakin memperparah kondisi tempat tinggalnya yang memang sudah tidak layak huni.

Nana mengaku kehidupannya semakin sulit setelah dirinya di-PHK secara sepihak dari pekerjaannya sebagai petugas memandikan jenazah. Pekerjaan itu telah ia jalani selama 11 tahun, namun ia harus kehilangan mata pencaharian tanpa menerima pesangon sepeser pun.

“Saya sudah 11 tahun kerja, tapi waktu diberhentikan tidak ada pesangon. Sekarang juga tidak punya pekerjaan tetap,” ungkap Nana saat ditemui.

Yang lebih mengejutkan, Nana juga mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, baik yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun jaminan kesehatan BPJS KIS.

Ketika mencoba menanyakan hal tersebut kepada pemerintah desa, ia justru mendapatkan jawaban yang membuatnya kecewa.

“Kata dari desa, pendataan itu dari pusat, bukan dari desa,” ujarnya.

Kondisi tersebut memicu kritik keras dari Ketua Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI), Manap Suharnap. Ia menilai kasus Nana menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pendataan dan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Kuningan.

“Ini sangat memprihatinkan. Ada warga yang jelas-jelas hidup dalam kondisi miskin dan rumahnya hampir roboh, tapi tidak pernah masuk dalam data penerima bantuan. Ini menunjukkan ada yang salah dalam sistem pendataan maupun penyaluran bantuan,” kata Manap.

Ia juga menyinggung program bantuan Rutilahu yang sebelumnya sempat diumumkan Baznas Kabupaten Kuningan mendapatkan dukungan dari Baznas pusat dengan jumlah bantuan yang cukup besar, bahkan disebut mencapai lebih dari seratus unit.

Namun hingga kini, menurutnya, transparansi terkait penerima bantuan tersebut masih menjadi tanda tanya.

“Kami mempertanyakan secara serius, siapa saja sebenarnya penerima bantuan Rutilahu tersebut. Apakah benar sudah sesuai by name by address atau justru ada kepentingan lain di balik penentuan penerimanya,” tegas Manap.

Menurutnya, kasus Nana seharusnya menjadi prioritas utama dalam program tersebut karena kondisinya sangat jelas memenuhi kriteria rumah tidak layak huni.

“Kalau warga seperti Nana saja tidak tersentuh bantuan, lalu sebenarnya program Rutilahu itu diberikan kepada siapa?” ujarnya.

Manap juga menilai pemerintah daerah terlalu sibuk membangun citra keberhasilan melalui berbagai publikasi dan penghargaan, sementara realitas kemiskinan masih nyata di lapangan.

“Di satu sisi Pemda sibuk merilis berbagai prestasi dan penghargaan, tapi di sisi lain masih ada warga yang hidup di gubuk hampir roboh tanpa bantuan apa pun. Ini menjadi paradoks yang sangat menyakitkan,” katanya.

Ia bahkan menyinggung polemik anggaran tunjangan perumahan anggota DPRD Kuningan yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp250 juta per tahun.

“Ini ironi. Di saat tunjangan perumahan pejabat bisa mencapai ratusan juta rupiah per tahun, masih ada warga yang tinggal di rumah reot dan bahkan tidak mendapatkan jaminan hidup sebagai fakir miskin sebagaimana dijamin konstitusi,” ujarnya.

FORMASI pun mendesak agar Pemda Kuningan dan Baznas membuka secara transparan data penerima bantuan Rutilahu serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan bantuan sosial.

“Kalau tidak ada transparansi, publik berhak curiga bahwa program bantuan sosial hanya menjadi alat pencitraan, bukan benar-benar untuk membantu rakyat miskin,” pungkas Manap.

(Mulyono)

Kuningan - LINTAS JABAR 

Pemerintah Kabupaten Kuningan menggelar Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan bersama para camat, kepala desa, dan lurah se-Kabupaten Kuningan dalam rangka percepatan peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). 

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut berlangsung di Bale Waluya SLBN Taruna Mandiri, Desa Sampora, Kecamatan Cilimus, Rabu (5/3/2026).

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si dan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Carlan, S.Pd., M.M.Pd. , Sekretaris H. Pipin Mansur Aripin M. Pd, Para Kabid Disdikbud serta jajaran, para camat, serta 361 kepala desa dan 15 lurah se-Kabupaten Kuningan.

Dalam arahannya, Bupati Dian menegaskan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah dan penanganan anak tidak sekolah merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya Dinas Pendidikan.

Ia mengungkapkan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Kuningan saat ini masih berada di angka sekitar 7,91 tahun atau setara dengan pendidikan SMP kelas VIII. Angka tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat maupun nasional.

“Ini bukan sekadar angka statistik, tetapi mencerminkan kualitas sumber daya manusia kita. Karena itu persoalan ini tidak bisa hanya diserahkan kepada Dinas Pendidikan, tetapi harus menjadi gerakan bersama dari tingkat kabupaten hingga desa,” ujar Bupati.

Untuk itu, Bupati memberikan sejumlah arahan strategis kepada para camat dan kepala desa sebagai langkah konkret percepatan peningkatan RLS.

Arahan pertama adalah melakukan validasi data secara rinci melalui pendataan mikro (micro mapping) terhadap anak usia sekolah yang tidak bersekolah.

Pendataan tersebut diminta dilakukan secara door to door oleh pemerintah desa dengan melibatkan perangkat desa, sehingga diperoleh data yang akurat berbasis by name by address terhadap anak usia 7 hingga 18 tahun yang tidak bersekolah.

“Pendataan ini harus jelas siapa orangnya, di mana alamatnya, bahkan kalau bisa disertai dokumentasi. Dengan data yang akurat kita bisa menentukan intervensi yang tepat,” tegasnya.

Selain itu, data tersebut juga diminta untuk disinkronkan dengan berbagai basis data pemerintah seperti DTKS dan Dapodik, agar program bantuan pendidikan dapat tepat sasaran.

Bupati juga meminta pemerintah desa untuk mengidentifikasi penyebab anak putus sekolah di wilayah masing-masing. Berdasarkan pengalamannya saat menjabat Kepala Dinas Pendidikan, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan anak putus sekolah, di antaranya faktor ekonomi, jarak sekolah, serta pernikahan dini.

Menurutnya, tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Kuningan juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka putus sekolah, sehingga diperlukan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Persoalan putus sekolah ini tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan persoalan sosial lain seperti ekonomi keluarga dan pernikahan dini. Karena itu pendekatannya juga harus komprehensif,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menekankan pentingnya peran camat sebagai supervisor mutu pendidikan di tingkat kecamatan.

Para camat diminta tidak hanya berperan sebagai koordinator administratif, tetapi juga aktif melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan pendidikan di wilayahnya.

Ia meminta agar isu pendidikan dimasukkan dalam agenda rapat koordinasi rutin di kecamatan maupun desa untuk memantau perkembangan program penanganan anak tidak sekolah dan peningkatan rata-rata lama sekolah.

“Camat harus aktif melakukan monitoring. Dalam setiap rakor kecamatan, sisipkan evaluasi khusus terkait pendidikan, terutama terkait anak tidak sekolah,” katanya.

Selain itu, Bupati juga meminta para camat dan kepala desa memastikan bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) benar-benar diterima oleh siswa tanpa adanya pungutan.

“Saya tidak ingin mendengar ada potongan bantuan pendidikan. Bantuan itu diberikan kepada keluarga yang tidak mampu, jadi harus benar-benar sampai kepada penerimanya,” tegasnya.

Kepada para kepala desa, Bupati juga mendorong agar pemerintah desa dapat mengalokasikan dukungan anggaran serta membentuk gerakan sosial untuk mendukung program peningkatan pendidikan di wilayah masing-masing.

Salah satunya melalui pembentukan tim atau satgas desa yang bertugas melakukan pendekatan kepada anak-anak yang putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikan, baik melalui jalur formal maupun pendidikan non-formal seperti program kesetaraan paket A, B, dan C.

“Kalau perangkat desa tidak terhandle semua, bisa melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, atau guru yang sudah pensiun untuk membantu mengajak anak-anak kembali bersekolah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Dr. Carlan, S.Pd., M.M.Pd. menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan langkah awal untuk membangun pola kolaborasi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan desa dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Salah satu strategi yang akan dilakukan adalah membuka kelas jauh program pendidikan kesetaraan berbasis desa dan kelurahan untuk mengejar peningkatan rata-rata lama sekolah.

Program tersebut akan melibatkan mahasiswa tingkat akhir dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Kuningan sebagai duta pendidikan non-formal yang akan membantu proses pembelajaran di masyarakat.

“Mahasiswa yang berasal dari desa-desa di Kuningan akan dilibatkan sebagai duta pendidikan non-formal untuk membantu proses pembelajaran warga belajar di desa masing-masing,” jelasnya.

Disdikbud juga akan melakukan pemetaan data anak tidak sekolah usia 7 hingga 18 tahun serta masyarakat usia produktif hingga 50 tahun yang belum memiliki ijazah setara SMP maupun SMA.

Program pendidikan kesetaraan tersebut direncanakan akan mulai diluncurkan secara masif pada tahun pelajaran 2026–2027 setelah proses pemetaan data selesai dilakukan.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, desa, serta dukungan masyarakat, diharapkan program percepatan peningkatan rata-rata lama sekolah dan penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Kuningan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. 

(Mulyono)

KUNINGAN-Lintas Jabar 

Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, melantik Adang Kurniawan, SE, selaku Direktur Perumda Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Kuningan periode 2026–2031 di Ruang Rapat Sang Adipati, Setda, Senin (23/2/2026).

Pelantikan tersebut disaksikan, Wakil Bupati Tuti Andriani, SH. M.Kn, Sekda Uu Kusmana, M.Si, Staf Ahli, Asisten Daerah, kepala perangkat daerah, jajaran Perumda Aneka Usaha, serta Direktur PDAU sebelumnya, Heni Susilawati.

Dalam arahannya, Bupati Dian menyampaikan apresiasi kepada Heni Susilawati yang telah menyelesaikan masa baktinya hingga Oktober 2025. Ia menilai dedikasi dan kontribusi yang diberikan menjadi pondasi penting bagi keberlanjutan perusahaan daerah tersebut.

“Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan mengucapkan terima kasih atas pengabdian Ibu Heni. Apa yang telah dilakukan menjadi amal ibadah dan pondasi berharga bagi kemajuan PDAU ke depan,” ujar Bupati.

Kepada Direktur yang baru, Adang Kurniawan, Bupati menegaskan bahwa amanah yang diemban bukanlah tugas ringan. Ia secara terbuka menyebut kondisi PDAU saat ini dalam keadaan tidak sehat dan membutuhkan langkah-langkah strategis untuk pemulihan.

Bupati menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang profesional, integritas yang kuat, serta inovasi yang berkelanjutan. Juga meminta agar PDAU tidak terus bergantung pada intervensi pemerintah daerah, melainkan mampu mandiri dan memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Tidak bisa hanya business as usual. Harus ada lompatan besar dengan manajemen kuat dan jejaring yang luas. Saya akan terus mengevaluasi progresnya,” tambahnya.

Ia mengibaratkan kepemimpinan sebagai ujian di tengah gelombang besar. “Nakhoda hebat tidak lahir dari laut yang tenang, melainkan saat dihadapi gelombang. Kepemimpinan diuji saat organisasi dalam kondisi tidak sehat,” ucapnya.

Bupati berharap PDAU dapat sejajar dengan BUMD lain yang telah sehat dan berkontribusi signifikan, seperti Bank Kuningan dan PDAM Kuningan.

Sementara itu, Direktur PDAU terpilih, Adang, menyatakan siap menjawab tantangan yang diberikan dan berkomitmen untuk bekerja secara konkret di lapangan.

“Saya menargetkan tahun ini akan memberikan kontribusi PAD sebesar Rp1 miliar. Insyaallah dalam satu tahun ini akan kami tuntaskan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga berkomitmen menyelesaikan kewajiban perusahaan yang masih tertunggak, termasuk utang yang mencapai lebih dari Rp500 juta. Penyelesaian tersebut ditargetkan rampung dalam 100 hari kerja guna mengembalikan semangat tim internal.

“Kita akan lakukan konsolidasi, memetakan kondisi PDAU secara menyeluruh, dan menghadirkan solusi. Mohon doa dan dukungan semua pihak,” kata Adang.

Usai pelantikan, ia menyatakan langsung menuju kantor PDAU di Cirendang untuk bertemu dan berkoordinasi dengan jajaran internal.

(Mulyono)

Lintas Nasional

Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan hilal atau bulan sabit baru sebagai tanda memasuki 1 Ramadhan 1447 Hijriah belum terlihat di wilayah Indonesia pada sore hari ini. Posisi hilal masih negatif atau berada di bawah ufuk setelah matahari terbenam.

Posisi hilal belum memenuhi kriteria visibilitas hilal ( imkanur rukyat ) yang digunakan Indonesia bersama negara-negara anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Kriteria MABIMS tersebut menetapkan ketinggian hilal minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam dan elongasi (jarak sudut bulan-matahari) minimal 6,4 derajat.

"Sehingga tanggal 1 Ramadhan 1447 Hijriah, secara hisab ... MABIMS, jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026 Masehi, ini hisab sifatnya informatif, kita memerlukan konfirmasi, verifikasinya adalah rukyat, ya tentu saja nanti untuk sidang isbat pada malam hari ini," kata anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Cecep Nurwendaya dalam Seminar Sidang Isbat, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2).

Cecep menjelaskan ilustrasi posisi bulan dan matahari di Jakarta Pusat pada 17 Februari, bulan terlambat melakukan gerakan harian daripada Matahari sekitar 12 derajat per hari atau 0,5 derajat per jam.

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menggelar sidang isbat pemantauan hilal 1 Ramadhan sore hari ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar akan mengumumkan hasil sidang tersebut.

Sementara itu PP Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari menetapkan 1 Ramadhan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026, besok.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir meminta umat Islam menyikapi dengan cerdas dan tasamuh jika terjadi perbedaan awal puasa, 1 Ramadhan 1447 Hijriah atau 2026.

“Di situlah sebagai ruang ijtihad tentu tak perlu saling menyalahkan satu sama lain, dan satu sama lain juga tidak merasa paling benar sendiri,” kata Haedar pada Selasa (17/2).

(Mulyono)

Kuningan-Lintas Jabar

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Dr. Elon Carlan menggelar silaturahmi bersama para wartawan di Kedai Kopi Lendot Sadamantra, Senin (16/2/2026). Acara tersebut sekaligus juga merupakan syukuran atas dilantiknya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan yang baru.

Dalam pidatonya, Elon mengatakan, Wartawan merupakan bagian dari pilar demokrasi, yang berfungsi sebagai kontrol sosial. Menjalin kemitraan dengan wartawan, sekaligus media tempat para jurnalis, menurutnya, merupakan sebuah keharusan.

Sebagai Kepala Dinas Pendidikam, Elon memang bukan orang asing lagi. Sebelumnya dia juga sempat bertugas di Disdikbud Kuningan sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas).

Sebagai pejabat, Elon mengaku, dirinya tidak pernah alergi pada para jurnalis.

“Disaat ada waktu, disela kesibukan, ketika ada wartawan yang ingin bertemu untuk melakukan konfirmasi atau berdiskusi saya pasti menerimanya. Kecuali waktunya kurang tepat, misal saat saya tengah menyelesaikan tugas dan pekerjaan, pasti saya minta maaf, serta mencari waktu lain yang tepat. Saya tidak pernah menghindari mereka,” akunya.

Elon mengatakan, sejak Jumat (13/2/2026) dirinya diberikan kepercayaan untuk memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan oleh Bupati Kuningan, dimana amanah itu harus dijalankan sebagai mana mestinya dengan ikhlas, penuh tanggung jawab, serta tidak boleh dikhianati.

Jika terjadi kekeliruan dalam perjalanannya, dan wartawan mengkritisi, dia akan terima, sekaligus akan melakukan pembenahan dengan segera. Asal kritikan itu bersifat membangun, tidak menjatuhkan, berdasar bukti dan fakta, tidak mengandung unsur fitnah.

“Saya akan menerima wartawan yang mengkritisi sekaligus memberikan solusi, asal tidak bersifat fitnah, baik yang ditujukan pada saya atau anak buah saya. Namun saya juga minta, jika kesalahan terjadi pada anak buah saya jangan langsung vonisnya pada Kepala Dinas,” tuturnya.

Elon berharap, ke depan saat dirinya menakhodai Disdikbud dengan segala ide yang inovatif para jurnalis hadir sebagai penyeimbang yang turut serta membantu dirinya menjalankan, sekaligus mensukseskan program-program tersebut demi kemajuan kualitas dunia pendidikan di Kabupaten Kuningan.

(Mulyono) 

KUNINGAN - Lintas Jabar 

Rotasi jabatan bukan sekadar seremonial, melainkan momentum penguatan komitmen pengabdian ASN,”

Demikian kutipan pidato Bupati Kuningan, Dr. Dian Rahmat Yanuar, MSi, di acara rotasi 240 Aparatur Sipil Negara (ASN) dilantik dan diambil sumpah/janji jabatannya, Jumat (13/2/2026), di Ballroom Arya Kamuning Lantai 3 Gedung Setda.

Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bupati Kuningan Nomor 309 Tahun 2026 tentang Alih Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama serta Keputusan Bupati Kuningan Nomor 310 Tahun 2026 tentang Pengangkatan, Alih Tugas, dan Pengukuhan Jabatan Administrator dan Pengawas. Total 240 ASN dilantik, terdiri dari 8 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 232 pejabat Administrator serta Pengawas.

Rotasi dan pengukuhan ini menjadi bagian dari penguatan organisasi sekaligus penyegaran birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kuningan.

Adapun delapan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor 309 Tahun 2026 tanggal 12 Februari 2026, yakni:

Drs. H. Deniawan, M.Si, sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Guruh Irawan Zulkarnaen, S.STP, M.Si, sebagai Sekretaris DPRD., Dr. H. Toto Toharudin, M.Pd, sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Toni Kusmanto, AP., M.Si, sebagai Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian.

Yang paling istimewa adalah Dr. Carlan, S.Pd.l, M.M.Pd., sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelumnya dia adalah Staf Ahli Bupati.

Dr. H. Mohammad Budi Alimudin, S.E., M.Si., M.H, sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dr. H. Deni Hamdani, S.Sos,M.Si, sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. H.M. Mutofid, S.H., M.T. sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bupati mengatakan, Dedikasi tidak mengenal lokasi dan profesionalisme tidak mengenal posisi. 

“Di mana pun Saudara ditempatkan, berikan performa terbaik dan jadilah solusi, bukan bagian dari masalah,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya empati dalam pelayanan publik. ASN disebut sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah, sehingga kecepatan respons, kualitas pelayanan, dan sikap humanis harus terus ditingkatkan.

Menurutnya, jabatan adalah amanah sementara, sementara jejak pengabdian akan selalu dikenang masyarakat. Karena itu, setiap pejabat diminta menjaga integritas, meninggalkan zona nyaman, serta adaptif terhadap kebutuhan publik.

“Pelantikan ini semoga menjadi energi dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sejalan dengan semangat pembangunan Kabupaten Kuningan ke depan. Hari ini kita melaksanakan mutasi pejabat eselon II, III, dan IV. Ini rangkaian mutasi yang ketiga bersama Ibu Wakil Bupati, jumlahnya sekitar 240-an,” jelasnya.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat yang telah menjalankan tugas sebelumnya dan menegaskan bahwa mutasi merupakan bentuk kepercayaan untuk mengisi kebutuhan organisasi serta memperkuat visi pembangunan daerah.

(Mulyono)

KUNINGAN – Lintas Jabar 

Usia SMPN 4 Kuningan kini genap 45 tahun. Ini membuktikan bahwa sekolah tersebut punya kiprah yang panjang dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dua pilar utama yang dijadikan fokus dalam kegiatan belajar mengajar adalah peningkatan mutu tenaga pendidik dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai demi kenyamanan belajar siswa.

Sementara itu dalam upaya menjaga kualitas lulusan, SMPN 4 Kuningan rutin menyelenggarakan pelatihan bagi para guru setidaknya tiga bulan sekali. 

Langkah ini diambil agar tenaga pengajar selalu update dengan metode pembelajaran terbaru. Selain itu, pengembangan infrastruktur juga menjadi prioritas guna menunjang kegiatan belajar mengajar yang lebih interaktif dan modern.

Kemeriahan Milad: Jalan Santai hingga Bazar P5

Peringatan hari jadi tahun ini dirayakan dengan penuh semangat melalui berbagai rangkaian kegiatan, di antaranya:

Jalan Santai: Mempererat silaturahmi seluruh keluarga besar sekolah.

Panggung Hiburan: Wadah kreativitas seni bagi para siswa.

Bazar Kewirausahaan: Ajang praktik langsung bagi siswa-siswi.

Kepala Sekolah SMPN 4 Kuningan, Bapak Momon, menegaskan bahwa di balik prestasi akademik, pembentukan karakter adalah fondasi utama. Pihak sekolah berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi intensif dengan orang tua siswa, terutama dalam hal pembinaan moral dan etika.

"Kami ingin mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki karakter yang kuat dan akhlak yang mulia," pungkasnya.

Selamat Hari Jadi ke-45 SMPN 4 Kuningan! Semoga terus menjadi sekolah unggulan yang melahirkan generasi hebat.

(Abun/Wawan/Mulyono)

Kuningan-Lintas Jabar

Pemerintah Kabupaten Kuningan resmi melantik Pengurus Forum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Kuningan masa bakti 2025–2030 pada Senin (10/2/2026) di Diva Pujasera Kasturi, Jalan Kamurang Dua, Desa Kasturi, Kecamatan Kuningan. 

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) tersebut menjadi momentum penguatan kelembagaan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.

Pelantikan ini merujuk pada Keputusan Bupati Kuningan Nomor 141.2/Kep.1.394/DPMD/2025 tentang Komposisi dan Personalia Pengurus Forum BUMDes Kabupaten Kuningan masa bakti 2025–2030.

Dalam keputusan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Kuningan bertindak sebagai Dewan Pembina. Dewan Penasihat diisi unsur Sekretaris Daerah, Kepala DPMD, Inspektur Daerah, Kepala DLHK, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, Kepala Disporapar, serta Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Kuningan. Sementara Dewan Pertimbangan diisi tokoh masyarakat,dan unsur lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menegaskan bahwa BUMDes merupakan pondasi penting kekuatan ekonomi daerah.

“Kalau desa kuat, kabupaten pasti hebat. Instrumen penguat desa itu adalah ekonomi kerakyatan, dan BUMDes menjadi urat nadi penggeraknya,” tegas Bupati.

Ia mengingatkan agar pengelolaan BUMDes tidak sekadar formalitas jabatan, melainkan harus ditopang sumber daya manusia yang memiliki jiwa wirausaha. Menurutnya, banyak BUMDes stagnan karena salah memilih pengelola yang tidak memiliki orientasi bisnis dan inovasi.

Secara khusus, Bupati menekankan posisi strategis Forum BUMDes sebagai wadah kolaborasi antar desa.

“Hari ini kita melantik Forum BUMDes. Forum BUMDes yang saya pikir ini sangat strategis. Saya tadi menekankan Forum BUMDes ini adalah forum wadah rumah besar bagi Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kabupaten Kuningan. Saya ingin menjadi rumah besar untuk menyatukan persepsi langkah, dan saya ingin ke depan rumah besar ini memberikan spirit tidak ada kompetisi atau saling mematikan antar BUMDes, tapi justru saling menguatkan. Karena dengan cara itulah BUMDes akan melesat, akan naik kelas.” ujarnya.

Selain itu, Bupati menyoroti pentingnya legalitas, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola BUMDes. Pemerintah daerah, katanya, siap mendukung inovasi desa, termasuk membuka peluang kerja sama investasi di sektor pertanian dan pengolahan potensi lokal.

Bupati kembali menegaskan pentingnya kolaborasi antar desa melalui Forum BUMDes. Kompetisi yang tidak sehat harus diubah menjadi sinergi, sehingga potensi desa dapat dikembangkan secara terintegrasi — mulai dari sektor pertanian, wisata, pengelolaan sampah, hingga industri kreatif berbasis kearifan lokal.

“Tanpa kolaborasi, saya kira bersaing dengan kapital, pemodal-pemodal besar akan sulit. BUMDes adalah wajah masa depan ekonomi desa. Mari kita jadikan ini ladang amal dan kerja nyata untuk kesejahteraan masyarakat,” tutup Bupati.

Ketua Forum BUMDes Kabupaten Kuningan, Sofyan, menyampaikan komitmen pengurus untuk menjadikan forum sebagai wadah kolaborasi lintas desa guna mempercepat kemandirian ekonomi masyarakat.

Forum BUMDes Kabupaten Kuningan sendiri memperkenalkan sejumlah program strategis, antara lain penguatan BUMDes Hub sebagai agregator dan akselerator produk desa, pengembangan Desa Sirkular untuk pengelolaan sampah bernilai ekonomi, gerakan Kuningan Hijau berbasis pupuk organik, serta inkubasi desa wisata dengan pendekatan perencanaan dan investasi yang terukur.

Dengan pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Kuningan berharap BUMDes mampu menjadi sumber pendapatan desa yang signifikan, memperkuat ketahanan ekonomi lokal, serta menciptakan desa-desa yang mandiri dan berdaya saing.

(Mulyono)

Kuningan - Lintas Jabar

Tim Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuningan secara resmi mengumumkan hasil Seleksi Kompetensi Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kuningan Periode 2026–2031, Senin (9/2/2026). Pengumuman ini menjadi bagian penting dalam rangkaian penjaringan pimpinan BAZNAS guna memperkuat tata kelola zakat, infak, dan sedekah yang profesional, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Kuningan.

Penetapan hasil seleksi didasarkan pada Berita Acara Seleksi Nomor 008/TIMSEL.BAZNAS/KNG/2026 tertanggal 8 Februari 2026, setelah seluruh tahapan seleksi kompetensi dilaksanakan secara menyeluruh. Tahapan tersebut meliputi Tes Pengetahuan Dasar, Penulisan Makalah, serta Wawancara yang dirancang untuk mengukur kapasitas, integritas, kepemimpinan, dan pemahaman peserta terhadap tata kelola kelembagaan BAZNAS.

Dari seluruh peserta yang mengikuti seleksi, Tim Seleksi menetapkan 10 peserta dengan peringkat terbaik yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi. Para peserta ini selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Tim Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kuningan, H. Toni Kusumanto, AP., M.Si., menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

“Sejak awal, Tim Seleksi berkomitmen memastikan seluruh tahapan berjalan profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melihat aspek pengetahuan, tetapi juga integritas, kapasitas kepemimpinan, serta visi para calon dalam mengembangkan peran BAZNAS di Kabupaten Kuningan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pimpinan BAZNAS ke depan diharapkan mampu menjawab tantangan pengelolaan zakat yang semakin kompleks sekaligus memperkuat kepercayaan publik.

“Kami berharap calon-calon yang nantinya ditetapkan sebagai pimpinan BAZNAS benar-benar sosok yang amanah, profesional, dan memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta optimalisasi pengelolaan zakat untuk kesejahteraan umat,” lanjut Toni.

Adapun 10 peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi, berdasarkan nomor peserta, yakni:

1. H. Syarifudin, Lc., M.Pd.

2. Dr. Insan Nulyaman, M.Pd.I.

3. Drs. H. Iman Nuryaman, MA.

4. H. Yusron Kholid, S.Ag., M.Si.

5. Drs. Asep Budi Setiawan, M.Si.

6. Abdul Jalil Hermawan, M.I.Kom.

7. Hermawan, M.Si.

8. Asep Z Fauzi, M.Pd.

9. Adang Romadona, S.Pd.I.

10. Iman Priatna Rahman

Lebih lanjut dijelaskan, sesuai ketentuan yang berlaku, nama-nama peserta yang lulus Seleksi Kompetensi akan disampaikan kepada Bupati Kuningan dengan melampirkan nilai hasil seleksi dan daftar riwayat hidup masing-masing peserta. Selanjutnya, Bupati Kuningan akan meneruskan nama-nama tersebut kepada BAZNAS Republik Indonesia guna memperoleh pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka penetapan pimpinan BAZNAS Kabupaten Kuningan Periode 2026–2031.

Tim Seleksi menegaskan bahwa seluruh proses ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan tata kelola kelembagaan BAZNAS yang lebih kuat, kredibel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Keputusan hasil Seleksi Kompetensi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat.

(Mulyono)

Kuningan-Lintas Jabar

Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 yang diperingati pada tanggal 9 Februari, Mulyono, Pemred Lintas Jabar menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh insan pers di Indonesia. 

Peringatan ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan peran strategis pers dalam kehidupan demokrasi, pembangunan nasional, serta penguatan nilai-nilai keterbukaan informasi publik.

Mulyono menilai bahwa pers memiliki kontribusi yang sangat signifikan sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang faktual, objektif, dan berimbang kepada masyarakat. 

Melalui karya jurnalistik yang profesional dan menjunjung tinggi kode etik, pers turut berperan dalam mengedukasi masyarakat, membangun kesadaran sosial, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, peran pers menjadi bagian penting dalam menyebarluaskan informasi program, kebijakan, serta berbagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. 

Publikasi yang konstruktif dan bertanggung jawab tidak hanya memperluas jangkauan informasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Melalui peringatan Hari Pers Nasional 2026, Mulyono berharap sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin antara insan pers dan pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan. 

Kerja sama yang harmonis ini diharapkan mampu menghadirkan informasi yang mencerahkan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendukung terwujudnya pembangunan sosial yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kabupaten Kuningan.

(Red)